Jumat, 19 Januari 2018 | 13.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK akui beberapa kasus korupsi belum tuntas di 2017

KPK akui beberapa kasus korupsi belum tuntas di 2017

Rabu, 27 Desember 2017 - 20:01 WIB

IMG-29163

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) Walikota Batu di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui masih memiliki sejumlah tunggakan kasus lama tindak pidana korupsi yang harus dituntaskan.

Tunggakan kasus tersebut mandek di tingkat penyidikan lantaran ada beberapa kendala. Di antaranya; sumber daya manusia, tindak pidana korupsi yang melibatkan internasional, serta perhitungan kerugian negara di dalamnya.

Demikian hal itu diungkapkan oleh wakil ketua KPK, Laode M Syarif dalam pemaparan pencapaian kinerja KPK selama satu tahun.

Sebagai langkah efisiensi, Laode menyebutkan penanganan kasus dilihat berdasarkan potensi kerugian negara.

Disamping memburu efek jera, KPK juga kata Laode melihat cost and benefit-nya.

“Kalau misalnya kerugian negaranya besar yang kita dahulukan,” ujar Laode di KPK, Rabu (27/12).

Laode menampik jika prioritas penuntasan perkara di KPK juga melibatkan dinamika politik. Hanya saja, diakui bahwa sebuah tindak pidana korupsi seringnya berdasarkan sistem hierarki.

Sehingga, imbuh Laode, jabatan tertinggilah yang akan diprioritaskan dalam penuntasan perkara.

Sebab, dalam sebuah organisasi sebuah keputusan atau kebijakan tidak akan berjalan tanpa persetujuan pimpinan.

“Misalnya dia antar pejabat yang tinggi dan rendah ya harusnya pejabat yang lebih tinggi dulu. Para pengambil keputusan ini pasti untuk kemungkinan korupsinya juga tinggi,” kata Laode.

Seperti diketahui periode pimpinan KPK 2015-2019, terdapat sejumlah kasus besar menanti penyelesaiannya. Di antaranya; pengadaan Quay Container Crane di Pelindo II dengan tersangka Richard Joost Lino, penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh mantan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, suntikan dana untuk bank Century.

Dari beberapa kasus tersebut, penerbitan SKL oleh Syafruddin mulai bergerak. Hal ini ditandai dengan penahanan terhadap Syafruddin.

Sementara terhadap kasus lainnya, masih menurut Laode masih membutuhkan waktu dalam melakukan perhitungan kerugian negara, serta kerja sama dengan otoritas internasional yang berkaitan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...