Jumat, 19 Januari 2018 | 13.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Century mengendap, MAKI desak KPK tetapkan Budiono tersangka

Kasus Century mengendap, MAKI desak KPK tetapkan Budiono tersangka

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 27 Desember 2017 - 20:18 WIB

IMG-29164

Ilustrasi kasus Bank Century. FOTO: Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali mendaftarkan gugatan Praperadilan terhadap KPK atas berhentinya kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara Rp8 triliun rrupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Boyamin Saiman selaku oordinator MAKI meminta agar KPK segera menangkap dan menetapkan Boediono sebagai tersangka. 

“Boediono waktu itu sebagai Gubernur Bank Indonesia dan bertanggung jawab terhadap penyimpangan penyelamatan Century yang  merugikan negara Rp8 triliun,” ujar Boyamin kepada Kini.co.id di Jakarta, Rabu (27/12).

Boyamin juga menyebutkan KPK tidak perlu ragu karena sudah ada putusan Budi Mulya yang jelas menyebut dugaan keterlibatan Boediono.

MAKI juga mencurigai kasus Century tidak akan pernah lagi dibuka dikarenakan KPK sepertinya terlihat melindungi rezim SBY – Boediono. 

“Sangat curiga karena nampaknya KPK takut terhadap suatu sistem pemerintahan masa lalu dan nampak KPK melindungi Boediono dengan menyebut sebagai warga negara istimewa karena pernah jadi Wapres, Padahal hukum sama terhadap semua orang termasuk mantan Wapres” pungkasnya.

mengenai isu yang berkembang pada saat itu kalau ada campur tangan rezim Cikeas yang ada di belakang kasus Century,  Boyamin meminta KPK untuk tidak Takut untuk menghadapinya

Boyamin pun berujar kalau kasus Century tersebut akan terus ia kawal sampai selesai. 

“Sampai kiamat tetap akan aku kawal. Ini praperadilan ke 4. Kalau perlu setiap 6 bulan sekali MAKI gugat praperadilan KPK khusus kasus Century” tutupnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...