Jumat, 19 Januari 2018 | 14.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tingkat kepatuhan anggota legislatif laporkan LHKPN masih rendah

Tingkat kepatuhan anggota legislatif laporkan LHKPN masih rendah

Kamis, 28 Desember 2017 - 09:09 WIB

IMG-29168

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan. FOTO: Kumparan/Aditia Noviansyah.

Jakarta, kini.co.id – Berdasarkan catatan Akhir Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2017, tingkat kepatuhan politisi yang duduk di legislatif dalam pengisian LHKPN terbilang rendah.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu  sekitar 28 persen.

Dari total anggota legislatif, hanya sekitar 14.144 yang melakukan wajib lapor LHKPN.

“Jika diteliti lebih jauh, kebanyakan legislatif yang tidak melapor adalah anggota DPRD. Tercatat ada 9.732 dari total 13.457 atau sekitar 72,32 persen belum melaporkan harta mereka,” kata Basaria di gedung KPK, Rabu (27/12).

Lanjut Basaria, diperingkat kedua adalah DPD yakni 13 dari 131 atau 9,92 persen. Terakhir adalah DPR, yakni 20 orang dari 552 anggota DPR sebesar 3,62 persen.

Sementara itu masih dalam catatan KPK, yudikatif berada di peringkat pertama yang patuh melaporkan harta kekayaannya.

Yakni sekitar 94,67 persen dari 19.721 wajib lapor telah melaporkan harta kekayaan mereka selama 2017.

Di peringkat kedua diikuti BUMN/BUMD sekitar 82,49 persen dari 29.250 wajib lapor. Ketiga adalah eksekutif yakni 78,69 persen dari total 252.446 wajib lapor.  

KPK kata Basaria terus berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN, KPK melakukan inovasi dan upaya menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-LHKPN). 

Pembuatan LHKPN secara daring dilakukan agar para penyelenggara negara bisa mengisi harta kekayaan dari rumah. Mereka pun tidak perlu melapor ke kantor KPK karena bisa diisi secara online.

Aplikasi tersebut, masih menurut Basaria dapat diakses melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id/. Aplikasi pun dilakukan efektif mulai tahun depan, yakni 1 Januari 2018 seluruh wajib LHKPN dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...