Jumat, 19 Januari 2018 | 14.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ke KPK, Mantan Wapres Boediono Diperiksa Kasus BLBI atau Century?

Ke KPK, Mantan Wapres Boediono Diperiksa Kasus BLBI atau Century?

Reporter : Fadilah | Kamis, 28 Desember 2017 - 11:16 WIB

IMG-29174

Mantan Wakil Presiden Boediono tiba di gedung KPK, Kamis (28/12). FOTO: KiniNews/Fadilah.

Jakarta, kini.co.id – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, (28/12/2017).

Ia tiba sekira pukul 09.47 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dan ditemani oleh ajudannya.

“Belum tahu, saya kan baru datang. Nanti ditanya apakan saya tidak tahu,” tuturnya.

Belum diketahui pasti kedatangannya ke Markas Agus Rahardjo CS ini dalam rangka apa. Apakah diperiksa dalam kasus korupsi BLBI atau penyelidikan baru kasus Bank Century.

Pasalnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief pada Rabu, (27/12/2017) kemarin berjanji akan terus menindaklanjuti tunggakan beberapa kasus megakorupsi beberapa tahun silam. Salah satunya adalah kasus Bank Century.

Sementara di satu sisi, KPK juga tengah gencar-gencarnya menyidik kasus BLBI. Bahkan tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung telah ditahan sejak beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui di kasus Bank Century, nama Boediono masuk dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015 . Dalam putusan tersebut, terdakwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa divonis 15 tahun penjara.

Ia dinilai terbukti bersama-sama Boediono, Robert Tantular dan Raden Pardede, telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp689,394 miliar dan dalam proses penetapan Bank Century, Tbk, sebagai Bank gagal berdampak sistemik sebesar Rp 6,762 triliun.

Sedangkan di kasus BLBI, Boediono merupakan anggota bersama, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Kewenangan KKSK adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Kerja KKSK itu pun diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Megawati selaku Presiden RI saat itu.

Berdasarkan pengakuan Syafruddin Temenggung penerbitan SKL BLBI yang dirinya keluarkan untuk BDNI telah mendapat persetujuan dari KKSK. Persetujuan KKSK itu berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004. Tampilkan kutipan teks

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...