Jumat, 19 Januari 2018 | 13.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Pendidikan>Negara masih kerap timbulkan kegaduhan baru di perlindungan konsumen

Negara masih kerap timbulkan kegaduhan baru di perlindungan konsumen

Reporter : Sindi Violinda | Kamis, 28 Desember 2017 - 11:30 WIB

IMG-29175

Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) menerapkan target 100 persen transaksi nontunai di seluruh gerbang toll di Tanah Air dinilai YLKI menimbulkan kegaduhan baru. FOTO: Antara/Yulius Satria Wijaya.

Jakarta, kini.co.id – Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai sepanjang 2017 cukup banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih sangat lemah.

Negara sebagai pembuat aturan yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, justru terlihat lebih banyak menempatkan konsumen pada posisi lemah tersebut.

“Padahal, konsumen adalah salah satu pilar utama roda perekonomian. Tanpa konsumen, roda ekonomi akan lumpuh karena tidak ada transaksi apa pun,” kata Tulus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (28/12).

Meskipun menjadi salah satu pilar utama, dia menilai dalam banyak hal konsumen justru berada pada posisi yang lemah dalam sistem transaksi maupun roda perekonomian secara keseluruhan.

“Akhirnya, pemenuhan hak-hak konsumen menjadi terpinggirkan. Itu merupakan potret yang paling kentara untuk mencerminkan situasi dan kondisi perlindungan konsumen pada 2017,” katanya.

Tulus mengatakan, terdapat beberapa kejadian sepanjang 2017 yang menunjukkan negara belum hadir untuk melindungi konsumen. 

Dalam kejadian penelantaran calon jamaah umroh misalnya, dia menilai pemerintah mudah memberikan perizinan biro umroh, tetapu gagal dalam mengawasi dan menegakkan hukum dalam melindungi calon jamaah.

Begitu pula dalam pro dan kontra perizinan pembangunan kawasan perumahan terpadu di Cikarang, Jawa Barat (Meikarta).

Perbedaan sikap antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat menempatkan konsumen pada ketidakpastian hukum, sementara promosi dilakukan secara bombastis.

Tulus juga menilai negara justru menciptakan kegaduhan baru yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Hal itu tercermin pada kasus pendaftaran ulang pemegang kartu prabayar, wacana penyederhanaan tarif listrik dan penerapan Gerakan Nasional Nontunai.

Negara juga terlihat tidak berdaya dalam melindungi konsumen dan kepentingan publik karena kebijakan yang berorientasi pada pasar seperti pada permasalahan tarif listrik dan bahan bakar minyak, kelangkaan gas elpiji bersubsidi, serta impor bahan pangan yang masih saja terjadi.

Puncaknya adalah kriminalisasi konsumen oleh pelaku usaha. Konsumen yang kritis memperjuangkan haknya justru dikriminalkan oleh pelaku usaha dan dengan cepat diproses secara hukum.

“Padahal, saat banyak terjadi pelanggaran pidana oleh pelaku usaha dalam ranah hak-hak konsumen, proses hukum yang terjadi justru sangat lambat,” katanya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...