Senin, 22 Januari 2018 | 03.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Soal Kewenangan BPKP, Jaksa KPK Sebut Pengacara Novanto Gagal Paham

Soal Kewenangan BPKP, Jaksa KPK Sebut Pengacara Novanto Gagal Paham

Reporter : Fadilah | Kamis, 28 Desember 2017 - 12:11 WIB

IMG-29180

Terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto (kiri) berbicara dengan penasehat hukumnya pada sidang perdana di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Jakarta, kini.co.id – Sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar, Kamis, (28/12/2017).

Agendanya adalah pembacaan tanggapan oleh Jaksa KPK atas eksepsi yang telah dibacakan tim Kuasa Hukum Novanto pada Rabu, (20/12/2017) lalu.

Jaksa KPK mengatakan dalam eksepsi Novanto pada halaman 6-8, tim penasehat hukum mendalilkan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tidak nyata dan tidak pasti, karena di dalam auditnya tidak memperhitungkan pemerimaan uang oleh Novanto sebanyak US$ 7,3 Juta, penerimaan uang dilakukan oleh Charles Sutanti Ekaparadja sejumlah US$ 800 Ribu dan penerimaan uang oleh Tri Sampurno sejumlah Rp 2 Juta.

“Mengenai dalil penasehat hukum menenai perhitungan kerugian negara yang tidak nyata dan pasti karena tidak memperhitungkan penerimaan uang yang dilakukan oleh terdakwa,Charles Sutanto Ekapradja dan Tri Sampurno tersebut di atas, hal itu menunjukan ketidakpahaman Penasihat Hukum akan perbedaan “memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi” dengan unsur “merugikan keuangan negara”,” ujar Jaksa.

Selain itu, sambung Jaksa hal tersebut juga menunjukan kegagalan Penasihat Hukum dalam memahami laporan penghitungan kerugian negara No. SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016.

“Oleh karena itu kami menyarankan kepada Penasihat Hukum untuk kembali membaca dan memperhatikan secara seksama audit penghitungan kerugian negara yang telah kami sampaikan dalam berkas perkara,” kata Jaksa.

Bahwa dalam audit tersebut, auditor hanya bertugas menghitung kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

“Perhitungan tersebut untuk memdukung pembuktian unsur merugikan keuangan negara,” kata Jaksa.

Sedangkan dalam prakteknya pengertian kekurangan uang atau kekurangan barang dapat berupa negara telah membayarkan suatu barang/jasa dalam jumlah tertentu, namun tidak mendapatkan barang/jasa tidak sebagaimana mestinya baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Adapun mengenai aliran uang atau pihak-pihak yang diperkaya atau diuntungkan dari berkurangnya uang atau barang tersebut, bukan termasuk wewenang auditor untuk menentukannya melainkan wewenang penegak hukum untuk mencari pihak-pihak yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

“Dengan demikian wajar jika hasil perhitungan kerugian negara tidak menemukan nama-nama pihak yang menikmati uang haram tersebut,” kata Jaksa.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 22:59 WIB

Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengimbau wartawan yang terlibat sebagai tim sukses peserta Pilkada Serentak 2018 untuk sementara nonaktif dari kegiataan ...
Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 18:11 WIB

Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam

Pemerintah menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung melalui jalan tol kembali menjadi tiga jam perjalanan pada saat ramai mulai Februari 2018. Saat ...
Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games
Ekonomi - Minggu, 21 Januari 2018 - 17:00 WIB

Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games

Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang sebagai bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. ...
Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis
Politik - Minggu, 21 Januari 2018 - 01:37 WIB

Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan ...
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...