Jumat, 19 Januari 2018 | 14.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Pendidikan>Komnas PA: Daerah Harus Bikin Perda Perlindungan Anak

Komnas PA: Daerah Harus Bikin Perda Perlindungan Anak

Reporter : Nur Fatimah | Jumat, 29 Desember 2017 - 09:52 WIB

IMG-29198

Arist Merdeka Sirait. (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Tingginya kasus kekerasan pada anak khususnya di daerah sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah. Pemerintah sudah tak boleh lagi picing mata terhadap maraknya kasus anak di sekeliling mereka.

Untuk itu Komnas Perlindungan Anak mendesak pemerintah agar membuat kebijakan stategis terkait penanganan kasus anak. Salahsatunya membuat Perda Perlindungan Anak. Dalam perda itu nantinya juga harus dicantumkan kewajiban gerakan perlindungan anak sekampung atau sahuta.

Di mana, semua elemen masyarakat dari pemerintah tingkat I, II, kecamatan, kelurahan dan kampung punya program perlindungan anak dan penanganan kasus anak serta menciptakan lingkungan rumah yang ramah anak.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait lewat keterangan tertulisnya kepada Kini.co.id, Jumat (29/12/2017).

“Komnas Anak juga mendesak Mendikbud untuk mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila ke pangkuan anak Indonesia. Anak-anak harus diajarkan toleransi tinggi dan keberagaman, sehingga mereka tidak melakukan perundungan atau bully ke teman yang memiliki perbedaan,” katanya.

Selanjutnya, Komnas Anak juga mendesak penegak hukum berpihak pada anak dalam menyelesaikan kasus keerasan terhadap anak.

“Kita juga meminta Kapolri meningkatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak,” sambungnya.

Selain itu ia juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menangani kasus anak.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...