Jumat, 19 Januari 2018 | 14.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>HNW: Kasus Novel dan Hermansyah jadi catatan kelam penegakan hukum

HNW: Kasus Novel dan Hermansyah jadi catatan kelam penegakan hukum

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 29 Desember 2017 - 13:52 WIB

IMG-29205

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. FOTO: Humas PKS

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai belum tuntasnya kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dan penganiayaan terhadap Hermansyah, pakar IT dari Institut Teknologi Bandung (ITB), merupakan dua kasus besar yang menjadi catatan buruk dalam proses penegakan hukum di tanah air.

“Menurut saya, kedua peristiwa itu menjadi catatan kelam dalam hal pengayoman terhadap warga bangsa dan dalam hal komitmen penegakan hukum yang seadil-adilnya,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan,┬áJakarta, Jumat (29/12).

Hidayat juga menilai kasus Novel janggal karena polisi terkesan lamban mengungkap dalang di balik teror tersebut.

Padahal, di Jakarta terdapat banyak CCTV yang dapat mempermudah pengungkapan pelaku teror terhadap Novel.

“Dalam tanda kutip relatif sangat, saya sampaikan bahwa kalau polisi bisa mengejar teroris sampe ke kampung-kampung jauh, Sulawesi nan jauh, sampai di Ambon nun jauh, masa sih yang di Jakarta yang ada CCTV-nya enggak keambil, termasuk yang ahli IT itu masa sih enggak bisa,” paparnya.

Untuk kasus Hermansyah, Hidayat menyayangkan para pelaku penganiayaan tidak diproses hukum secara jelas dan adil oleh pihak Kepolisian.

“Seorang ahli IT kemudian dilakukan tindakan sangat mengerikan, dikeroyok dibacok sampai hampir saja meninggal, kemudian tidak jelas walaupun ditangkep yang bacok-bacoknya, tapi hukumnya kan tidak jelas,” ujarnya.

Ditegaskann Hidaya dua kasus tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum di Indonesia.

Pihak Kepolisian juga diingatkan untuk segera mengusut tuntas aktor penyerangan Novel dan memberikan hukuman berat bagi pelaku penganiayaan Hermansyah. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...