Jumat, 19 Januari 2018 | 14.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Kaleidoskop 2017: Era gelap dari bangku senayan

Kaleidoskop 2017: Era gelap dari bangku senayan

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 29 Desember 2017 - 16:37 WIB

IMG-29214

Pelantikan Setya Novanto kembali sebagai Ketua DPR. FOTO: KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Tahun 2017 segera berakhir, selama 12 bulan, 365 hari , 8.760 jam, 525.600 menit dan 31.536.000 detik kita lalui bersama dalam berbagai kenangan. Kita juga telah menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Di tahun ini, ada peristiwa yang menyeret Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto lengser dari dua jabatan tersebut.

Peristiwa lain seperti kebijakan pemerintah tentang Undang-undang Keormasan dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang yang menyebabkan perdebatan sengit di antara Fraksi-Fraksi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan , Jakarta.

Sorotan terhadap DPR seakan tak pernah habis sepanjang 2017. Hal itu terkait kinerja lembaga perwakilan rakyat itu yang dinilai tak menunjukkan performa baik.

Bahkan, tahun ini dianggap sebagai era gelap bagi DPR. Hal itu disampaikan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Sepanjang 2017, DPR hanya mampu menghasilkan 11,5 persen produk legislasi dari target 2017 atau 6 undang-undang (UU) dari 52 rancangan undang-undang (RUU) prioritas. 

Pada bidang pengawasan, Formappi juga menilai, ada beberapa yang tidak berjalan baik. Misalnya, sepanjang 2017 DPR membentuk 65 panja untuk menindak lanjuti hasil pengawasan.

Kesemuanya itu diuraikan secara singkat dalam Keleidoskop 2017.

Berikut Kini.co.id yang telah merangkum sejumlah peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2017.

Pada Rabu, (15/12), sebuah momen mahapenting bagi berlanjutnya proses demokratisasi di Tanah Air, yakni diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang dua.

Pilkada kali ini diikuti 101 daerah dengan rincian 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kotamadya.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatata ada 41.205.115 pemilih yang terdaftar sebagai peserta Pilkada serentak gelombang II 2017. Puluhan bahkan ratusan juta jiwa telah menggunakan haknya di 98.259 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 101 daerah Pilkada tersebut.

Dilaporkan, dalam pilkada serentak 2017 proses demokrasi itu berjalan dengan cukup baik,meski masih ada kendala kecil seperti proses pendistribusian surat suara dan lainnya, jika itu dibandingkan dengan Pilkada serentak gelombang pertama 2015 yang lalu.

Terkait tentang mereka yang punya hak namun tidak menggunakan hak pilih atau pemilih golongan putih (golput) dilaporkan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

Misalnya, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2015 mencapai 69 persen. Pilkada serentak gelombang II (2017) meningkat menjadi 74,5 persen. Artinya meningkap cukup signifikan kesadaran demokrasi masyarakat saat ini.

Di sisi lain, semisal jumlah kasus hukum politik pilkada serentak juga dinilai lebih baik dari gelombang I sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari 101 Pilkada di 2017, maka gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 49 perkara atau mendekati 50 persen.

Sedangkan pada pilkada serentak 2015 dengan total lokasi pilkada serentak 269 pilkada yang mengoleksi 152 perkara pilkada, artinya melebihi 50 persen. Dengan demikian tingkat keberhasilan lebih maju.

Revisi UU Pemilu yang menghebohkan

Sidang Paripurna DPR pada 20 Juli 2017 kembali menjadi sorotan. Hasil paripurna DPR mengesahkan revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu menjadi undang-undang. Politik kembali memanas antara koalisi partai pendukung pemerintah dengan oposisi bersaing.

Jurus-jurus lobi pun menggeliat di antara kedua kubu. Partai politik besutan Amien Rais, yang kini dipimpin oleh Zulkifli Hasan lewat Fraksinya  di DPR melakukan walk out. Peristiwa ini menambah tensi politik, dikarenakan partai pendukung pemerintah dinilai tidak kompak.

PAN yang tadinya sebagai partai pendukung pemerintah membelot. PAN banting setir mengarahkan tujuan lebih dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra dengan alasan arah revisi UU Pemilu.

Para elite PDI Perjuangan dan kawan-kawan (Golkar, NasDem, Hanura, PKB, PPP, menantang agar PAN chek out (keluar) dari partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.

NNC ada lima poin krusial yang diketukpalukan oleh pimpinan rapat Setya Novanto di paripurna DPR. Salah satu dari poin krusial adalah tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20/25 persen.

Memang, poin ini sejak dari pembahasan panja RUU Pemilu hingga diketukpalukan di paripurna DPR masih saja diperdebatkan oleh parpol oposisi.

Keputusan mengesahkan poin presidential threshold (PT) ini dianggap  membingungkan, karena tak ada bedanya dengan PT pada Pemilu 2009 dan 2014.

Sementara, Pemilu 2019 digelar serentak antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Pada titik ini, parpol kubu oposisi plus PAN pun ikut-ikutan menentang akan angka presidential threshold 20/25 persen tersebut.

Alhasil, perdebatan itu berakhirnya dimenangkan kubuh parpol pro pemerintah meski dengan beberapa catatan dari sejumlah partai politik yang menyetujuinya. Poin 20-25 persen  diperlukan 20 persen jumlah kursi di DPR dan 25 persen suara sah nasional bagi bakal calon presiden serta bakal calon wakil presiden untuk maju di pilpres 2019 mendatang.

Pengajuan ini mesti didukung parpol atau koalisi parpol gabungan pengusung capres/cawapres. 

 Di tahun ini, selain ada peristiwa yang menyeret Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto lengser dari dua jabatan tersebut. Peristiwa ini menjadi puncak kegaduhan di ranah politik Indonesia.

Berbagai polemik dan tanggapan terjadi. Inilah, saat-saat Ketua DPR Setya Novanto lengser dari tampuk pimpinannya.

Puncak dari kegaduhan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) memaksa  Ketua DPR Setya Novanto harus berakhir tragis.

Dikatakan tragis, karena upaya menarik ulur waktu pemeriksaan oleh petugas KPK itu pun diakhiri terkapar di tiang listrik oleh Hilman, drever yang menyelamatkan Setya Novanto dari kejaran KPK.

Padahal Setya Novanto yang sebelumnya tergolong lihai berkelit dengan seabrak alasan kesehatan, akhirnya resmi menghuni sel di rumah tahanan (Rutan) KPK di Kompleks Gedung Merah, Kawasan Kuningan Jakarta Selatan pada Sabtu (19/11).

Derita Novanto pun belum berakhir meski sudah ditahan KPK atas kasus e-KTP. Lagi-lagi Novanto harus menghadapi tuntutan para kadernya di DPR dan DPP Partai Golkar.

Meskin dalam kondisi demikian, Setya Novanto masih dianggap kuat dalam berganining posisi sebagai pimpinan di DPR dan Ketua Umum Golkar. Dari balik jeruji besi KPK, pria yang akrab disapa Setnov itu mengeluarkan jurus sakti. Pelor itu bernama “Surat Penunjukan” kepada Fraksi Golkar dan pimpinan DPR pada awal Desember 2017.

Rupanya Setnov mencoba menggunakan jurus sakti guna mengamankan kursi Ketua DPR. Dua peluru sakti atas nama surat penunjukan, salah satunya berisi penunjukan Novanto terhadap sebagai Ketua DPR kepada Aziz Syamsudin agar menggantikannya sebagai Ketua DPR pasa dirinya sedang menghadapi kasus hukum oleh e-KTP.

Lagi-lagi sangat disayangkan. Strategi tersebut tak berhasil. Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR tidak sepakat jika Aziz ditunjuk menjadi pengganti Setya Novanto.

Rapat Bamus lalu menyetujui persetujuan pengunduran diri Novanto. Hasil ini pun dibacakan lewat paripurna. Diketahui, dalam rapat Bamus itu disepakati Wakil Ketua DPR bidang Polkam Fadli Zon sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Namun, perlu dicatat, Plt tidak berlaku hingga 2019, tapi hanya sekedar mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Setya Novanto.

Lengser dari Ketua Umum Golkar

Kini, giliran jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang disandang Novanto pun terpaksa terlepas dari mantan Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu. Proses praperadilan yang gugur karena persidangan materi perkara dimulai dengan pembacaan dakwaan terhadap Novanto menjadi pemicunya.

Mantan calon Ketum Golkar di Munaslub Bali 2016, Airlangga Hartarto pun ketiban rejeki. Dengan langkah seribu, Airlangga melakukan manuver politik pengalihan kepemimpinan Golkar dari Setnov ke dirinya.

Mengawali negosisasi dengan bersama 31 DPD I Golkar menemui Jokowi di Istana Presiden Bogor. Dan gayungpun bersambut. Jalan menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar kian mulus.

Airlangga kembali mendapat dukungan 34 DPD I serta DPD II Golkar serta sesepu partai Golkar, untuk menggelar Rapimnas dan Munaslub di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, 18-20 Desember 2017.

Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla, Presiden RI ketiga Habibie, Presiden kelima, Megawati, mantan wapres Try Sutrisno serta lainnya hadir saat pembukaan Munaslub. Pada 20 Desember Airlangga Hartarto resmi dikukuhkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2019 menggantikan Setya Novanto.

Terpilihnya Airlangga Hartarto disebut mendapat restu dari istana? Hal ini bisa mungkin, karena segala keputusan masih erat kaitannya dengan kedudukan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Pemerintahan Jokowi-JK masih membutuhkan tenaga dan konsep pembangunan dunia industri di negeri ini. Faktor keberuntungan Airlangga juga bisa jadi muncul dari opini publik utamanya suara dukungan 34 DPD tingkat I terhadap mantan anggota DPR tersebut.

Airlangga bisa dibilang pawang macan tidur. Mengapa? Karena sejumlah kader Golkar sekelas Bambang Soesatyo (Bamsoet), Bu De Titiek Soeharto, Aziz Syamsuddin, dan beberapa kader senior yang sebelumnya garang, bersikukuh maju sebagai caketum DPP Golkar tiba-tiba melunak dan mempasrahkan niatnya dengan berbagai pertimbaganan “demi keutuhan” Partai Golkar dan menyongsong tahun politik 2018 (Pilkada Serentak II) dan 2019 (Pileg dan Pilpres). Jelas, situasi itu akan memperpanjang nafas masalah internal Partai Gokar.

Kini, salah satu pekerjaan rumah bagi Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar adalah “Revitalisasi pengurus DPP” yang dinilai sebagai solusi Golkar untuk menghadapi agenda tahun politik.

Target Airlangga menghasilkan 110 kursi DPR Pusat dari Partai Golkar di Pileg 2019 memang menggiurkan.

Namun tidak mudah bagi Golkar untuk meraih bahkan memenangkan Pemilu Legislatif 2019, sementara luka yang digali sejumlah anggota DPR dan Pejabat Kepala Daerah dari kader parpol tersebut membuat para masyarakat pemilihnya bakal enggan memberikan suaranya, dengan salah satu alasan adalah ‘korupsi’.

Percaya dan yakinlah, semua segala kesalahan masih dapat diperbaiki. Bertobat itu banyak manfaatnya[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...