Jumat, 19 Januari 2018 | 14.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>NasDem tolak perubahan UU MD3

NasDem tolak perubahan UU MD3

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 29 Desember 2017 - 18:04 WIB

IMG-29215

Lutfi Andi Mutty, anggota Fraksi Nasdem. FOTO: Istimewa

Jakarta, kini.co.id – DPR dikabarkan telah membuat kesepakatan untuk memberikan jatah satu kursi pimpinan kepada PDI Perjuangan. Semua fraksi menyatakan sepakat untuk mengakomodir keinginan partai tersebut.

Namun demikian, Partai NasDem menyatakan penolakannya jika perubahan UU MD3 jangan hanya soal pembagian kursi pimpinan semata.

Hal ini ditegaskan Ketua Kapoksi Badan Legislasi Fraksi Partai NasDem Luthfi Mutty, dalam rilisnya, Jumat (29/12).

“Tidak ada urgensi merubah UU MD3 jika hanya menambah pimpinan DPR,” ucapnya.

Lutfi menegaskan, jika pun dibutuhkan perubahan, mestinya bukan hanya membahas penambahan pimpinan DPR. Jika hanya soal pasal-pasal terkait jumlah pimpinan DPR maka hal ini dinilai kurang urgen.

“Fraksi NasDem memandang perubahan bisa dilakukan jika membahas hal-hal yang komprehensif. Karena UU MD3 saat ini adalah yang terburuk yang dimiliki DPR saat ini,” ucapnya.

Luthfi juga mengharapkan, pembahasan perubahan UU MD3 ini agar dipikirkan untuk jangka panjang dan tidak hanya kepentingan sesaat. 

Agar pembahasannya obyektif, dia melanjutkan, maka perubahan UU MD3 yang terjadi akan berlaku juga untuk DPR periode berikut. Bukan saja  untuk DPR periode saat ini.

“Ini mengacu pada praktek yang berlaku di negara-negara demokrasi di dunia, yakni UU yang mengatur tentang lembaga legislatif, diberlakukan untuk keanggotaan legislatif periode berikut. Bukan periode legislatif yang membuat aturan itu,” tandasnya.

Pembahasan perubahan UU MD3  kembali menghangat setelah sebelumnya ini sempat redup seiring kembalinya kursi pimpinan DPR kepada Setya Novanto dari Ade Komaruddin.

Setahun berjalan, DPR akan segera melanjutkan pembahasan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Salah satu poin revisi berkaitan dengan penambahan kursi pimpinan DPR.

Rencananya, pembahasan akan dilakukan pada masa sidang yang akan datang. Karena saat ini DPR dalam masa reses.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...