Jumat, 19 Januari 2018 | 14.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Putusan Sela, KPK Percaya Indepensi Hakim

Putusan Sela, KPK Percaya Indepensi Hakim

Reporter : Fadilah | Rabu, 3 Januari 2018 - 06:54 WIB

IMG-29263

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto melambaikan tangan usai menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12). FOTO: Antara/Rosa Panggabean.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini independensi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang bakal menjatuhkan putusan sela terhadap perkara e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

“KPK percaya independensi majelis hakim,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, (3/1).

Febri menyebut seluruh eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh tim Kuasa Hukum Setnov telah dijawab dan dituangkan oleh Jaksa KPK dalam berkas tanggapan yang telah dibacakan pada (28/12) lalu.

“Jawaban sudah kami tuangkan dan kami yakin jawaban yang diuraikan tersebut adalah seluruh materi eksepsi terjawab dan terjelaskan,” katanya.

“Kalau terkait substansi perkara nanti dalam sidang lebih lanjut dan KPK siap pembuktian setelah putusan sela. Kita lihat Setya Novanto punya bukti apa, tapi KPK juga punya bukti pertemuan-pertemuan dan termasuk dugaan aliran dana,” pungkasnya.

Sidang perkara korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto akan kembali digelar pada Kamis, (4/1) besok.

Agendanya adalah pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara tersebut.

Putusan sela ini dibacakan setelah sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK, pembacaan eksepsi oleh Kuasa Hukum Novanto dan pembacaan tanggapan atas eksepsi dari Jaksa KPK digelar beberapa minggu lalu.

Dalam dakwaannya, Jaksa KPK menyebut Novanto telah mengintervensi urusan penganggaran serta pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP. Novanto pun disebut memperkaya diri sendiri sebesar US$ 7,3 juta yang berasal dari konsorsium pemenang proyek e-KTP.

Sementara dalam Nota eksepsinya, Kuasa Hukum Novanto menyebut dakwaan Jaksa KPK cacat yuridis sehingga harus dibatalkan demi hukum.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...