Jumat, 19 Januari 2018 | 14.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Harga yang diatur negara jadi faktor pemicu inflasi 2017

Harga yang diatur negara jadi faktor pemicu inflasi 2017

Reporter : Sindi Violinda | Rabu, 3 Januari 2018 - 10:15 WIB

IMG-29269

Daging merupakan salah satu dari tujuh komoditas pasar yang harganya ditentukan pasar kehadiran negara hanya menekan kenaikan tidak tinggi. FOTO: Dok

Jakarta, kini.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Desember 2017 sebesar 0,71 persen.

Dengan inflasi tersebut maka sepanjang tahun 2017, inflasi Indonesia mencapai sebesar 3,61 persen.

Dengan angka tersebut inflasi tahun 2017 jauh lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2016 yang sebesar 3,02 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, angka inflasi 2017 cukup bagus lantaran di bawah target inflasi yang ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar 4,3 persen.

Namun bila dilihat dari pemicunya, inflasi tahun 2017 juga berbeda dengan 2016.

Pada 2017 inflasi dipicu oleh kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered prices), berupa kenaikan tarif listrik 900 volt ampere (VA) di awal tahun.

Sedangkan inflasi tahun 2016 lebih disebabkan kenaikan harga pangan yang bergejolak (volatile food).

Berbeda dari tahun 2016, pada tahun 2017 inflasi karena volatile food tidak berpengaruh besar.

“Ini karena pengendalian harga barang yang diatur pemerintah lumayan bagus,” ungkap Suhariyanto kepada wartawan, Selasa (2/1) kemarin.

Bila dilihat inflasi menurut komponen, inflasi inti pada 2017 hanya tercatat 2,95 persen lebih rendah ketimbang tahun 2016 yang sebesar 3,07 persen. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...