Jumat, 19 Januari 2018 | 14.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR berharap Djoko Setiadi bekerja maksimal

DPR berharap Djoko Setiadi bekerja maksimal

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 3 Januari 2018 - 19:16 WIB

IMG-29283

Mayor Jenderal (Purn) Djoko Setiadi dilantik sebagai Kepala Badan Sandi Negara dan Diberi, Rabu (3/1) di Istana. FOTO: Antara.

Jakarta, kini.co.id – Presiden Jokowi resmi melantik Mayor Jenderal (Purn) Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).

Melalui surat keputusan presiden (Keppes) Nomor 130 P 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Lemsaneg dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap BSSN di bawah komando Djoko bisa menjalankan fungsi secara maksimal.

Hal ini kata Agus, sesuai dengan tujuannya dibentuknya BSSN untuk mempermudah koordinasi dunia siber. 

“Insha Allah semua bisa dicapai. Tentunya badan cyber bisa bekerja dengan fulltime dan juga dapat mengungkap hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Agus di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/1).

Ia menyebut sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah badan yang dibentuk pada tahun 2017 itu yakni maraknya informasi hoax dan juga pernyataan ujaran kebencian.

“Sehingga badan siber ini tentunya semuanya akan memgatasi itu. Dibalik itu juga badan siber tentunya dapat berfungsi juga sebagai intelegen dapat berfungsi sebagau pengaman. Dapat berfungsi sebagai komunikasi dengan dunia maya,” kata Agus.

Adapun terkait sosok Djoko di badan siber, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah. Karena yang mengusulkan Djoko adalah pemerintah sehingga DPR hanya bagian persetujuan semata.

“Tentunya melihat bagaimana hal-hal yang akan dilaksanakan, apakah sudah sesuai atau belum. Tapi ini kan belum bekerja. Rasanya yang terbaik biar kita berikan kesempatan untuk bekerja dan kita juga ikut mengawasi, tidak hanya DPR. tapi juga media. Karena ini merupakan kepentingan dari hajat hidup orang banyak,” kata Politisi Partai Demokrat tersebut.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...