Jumat, 19 Januari 2018 | 14.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Kadernya digembosi, Demokrat merasa diperlakukan tak adil

Kadernya digembosi, Demokrat merasa diperlakukan tak adil

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 4 Januari 2018 - 10:03 WIB

IMG-29293

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca IP Pandjaitan dalam rapat pengurusan harian di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1) malam. FOTO: KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Partai Demokrat merasa diperlakukan tidak adil terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), dimana sejumlah kadernya mulai dari DKI Jakarta, Papua dan Kalimatan yang diduga digembosi oleh institusi negara.

Kali ini, Demokrat menilai terjadi indikasi kriminalisasi terhadap Syaharie Jaang, calon gubernur (cagub) Kalimantan Timur (Kaltim) yang diusung Demokrat.

Syaharie dipanggil oleh parpol tertentu sampai delapan kali dan diminta agar berpasangan dengan Kapolda Kaltim, Inspektur Safaruddin dan membatalkan Rizal sebagai cawagubnya. Bila tidak dipenuhi, parpol tersebut menurut Hinca mengancam akan mengkriminalisasikan Syaharie. 

Kapolda Kaltim Safaruddin menurut Hinca sempat menelepon langsung kepada Syaharie pada 25 Desember 2017 guna meminta yang bersangkutan bersedia berpasangan dengannya. 

“Karena beliau (Sjaharie) menjawab tidak mungkin, sehari setelah penolakan itu Syaharie dilaporkan ke Bareskrim atas kasus pemerasan dan pencucian uang. Lalu, tanggal 27 Desember 2017 surat pemeriksaan kepada Syaharie sudah keluar. Padahal kasus ini sudah diputus di pengadilan dan Syaharie bebas,” beber Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan usai menggelar rapat harian di Kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (3/1) malam.

Hinca menjelaskan perlakuan tidak adil ini bukanlah pertama kali tapi yang ke sekian kali. Semula Partai Demokrat memilih untuk menahan diri dengan harapan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, ternyata perlakukan tidak adil ini terjadi lagi dan terjadi lagi.

Dia memaparkan beberapa ketidakadilan dalam pilkada sebelumnya. Misalnya mengenai Pilkada DKI Jakarta. Ketika itu, Demokrat yang mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

“Ibu Silviana Murni diperiksa sama suaminya. Saat itu terpaksa harus menggerus citra pasangan (Agus-Sylvi). Pada akhirnya toh tidak diketahui juga di mana akhirnya perkara ini,” paparnya.

Berikutnya, masih kata Hinca, terkait kasus penyerangan ke rumah kediaman Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mega Kuningan, Jakarta.

Demokrat yang sempat melaporkan kasus itu ke penegak hukum, namun hingga saat ini tak ada kabar tindaklanjut. Demikian halnya tuduhan yang tidak mendasar cenderung fitnah dari mantan Ketua KPK, Antasari Azhar.

“Sudah kami laporkan dan sampai saat ini masih belum diproses secara tuntas. Pasangan (Agus-Sylvi) menempati survei posisi tertinggi dan suaranya tergerus. Sekalipun demikian kita akui tetap pemenangnya,” tegasnya.

Hinca juga menambahkan, tak hanya itu SBY juga dituding segelintir pihak, telah mendanai aksi-aksi 411 (4 November 2017) dan 212 (2 Desember 2017).[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...