Jumat, 19 Januari 2018 | 13.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kontrak gross split, dua blok migas diserahkan ke Pertamina

Kontrak gross split, dua blok migas diserahkan ke Pertamina

Reporter : Sindi Violinda | Kamis, 4 Januari 2018 - 11:55 WIB

IMG-29302

Kilang migas blok NSO. FOTO: Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mempertimbangkan untuk menyerahkan secara penuh pengelolaan enam blok migas kepada Pertamina.

Pemerintah baru akan menyerahkan dua blok migas ke BUMN tersebut dengan kontrak baru menggunakan skema bagi hasil gross split. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017.

Sebelumnya, pada November 2017 pemerintah memberikan delapan blok migas ke Pertamina. Namun perusahaan migas milik negara itu hanya ingin mengelola enam blok migas saja.

Sedangkan dua blok yang tidak diminati Pertamina yakni Blok Attaka dan East Kalimantan akan segera dilelang

Enam blok tersebut adalah Blok NSO, Blok Tengah, Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok South East Sumatera, dan Blok Sanga-Sanga. Namun yang baru diserahkan secara penuh ke Pertamina setelah dievaluasi adalah Blok NSO dan Blok Tengah.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial mengatakan alasan pemerintah akhirnya menyetujui pengelolaan baru atas dua blok itu kepada Pertamina karena Blok Tengah akan digabungkan dengan Blok Mahakam. Sehingga lebih efisien dikelola oleh Pertamina.

Sedangkan Blok NSO, karena selama ini Pertamina yang mengelola, maka akan digabungkan dengan Blok North Sumatra B yang lokasinya berdekatan.

Blok NSO dan NSB saat ini memang dikelola oleh anak usaha Pertamina, PHE. PHE mengambil alih pengelolaan Blok NSO dan NSB dari ExxonMobil pada 1 Oktober 2015. Blok tersebut akan berakhir masa kontraknya pada Oktober 2018 mendatang.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Taher mengatakan terhadap empat migas yaitu Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga dan Blok South East Sumatera dilakukan evaluasi dengan dua kriteria.

“Pertama, work and programnya mana yang lebih baik. Kedua, mana yang memberikan government take (bagian untuk Pemerintah) yang lebih baik,” ujar Arcandra di Jakarta, Rabu (3/1).

Dikatakannya apabila penawaran Pertamina memberikan return atau hasil yang lebih baik, perusahaan pelat merah ini akan mendapatkan blok tersebut.

Namun apabila kontraktor eksisting mengajukan penawaran yang lebih baik, Pertamina diberikan hak untuk menyamakan penawaran dari kontraktor eksisting tersebut.

“Ada keberpihakan kita untuk memajukan Pertamina sebagai national oil company (NOC). Keputusan keempat blok migas ini, waktunya kita targetkan pada bulan Januari ini selesai kepada siapa akan diserahkan blok tersebut,” tambah Arcandra.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...