Jumat, 19 Januari 2018 | 14.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengacara Sebut Novanto Akan Kooperatif agar Tak Timbulkan Fitnah

Pengacara Sebut Novanto Akan Kooperatif agar Tak Timbulkan Fitnah

Reporter : Fadilah | Kamis, 4 Januari 2018 - 13:31 WIB

IMG-29307

Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto dalam sidang perdana pekan lalu. FOTO: Antara.

Jakarta, kini.co.id – Eksepsi atau nota keberatan Setya Novanto atas dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak oleh majelis hakim tindak pidana korupsi Jakarta Pusat.

Novanto mengaku akan tertib dalam menjalani persidangan. Pengacara Novanto, Maqdir Ismail membenarkan hal tersebut.

Ia menyebut Novanto akan kooperatif dalam sidang-sidang selanjutnya.

“Saya kira itu yang harus kita liat secara baik untuk menjadi JC termasuk kooperatif yang anda maksud itu kita kan tidak mau menimbulkan fitnah. Itu harus ada fakta harus ada bukti harus ada saksi,” katanya.

“Saya kira kami tidak ingin menjadikan pak Novanto sebagai bulan-bulanan tukang fitnah seperti sidang-sidang yang lain dulu. Kalau itu nanti harus ada faktanya atau fakta pendukung yang menerangkan kebenaran apa yang disampaikan oleh pak Novanto, paling tidak misalnya kalau ada orang yang mengatakan itu, itu akan kami sampaikan,” sambungnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Setya Novanto (Setnov) atas dakwaan tim Jaksa KPK. Persidangan perkara korupsi e-KTP, untuk terdakwa Setya Novanto pun akan kembali dilanjutkan.

Menurut Ketua Majelis Hakim yang mengadili Setnov, Yanto‎ mengatakan, dakwaan yang disusun dan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sah menurut hukum.

“Dakwaan tersebut sah menurut hukum. Karena keberatan Setya Novanto tidak dapat diterima, maka persidangan akan dilanjutkan,” kata Hakim Yanto.

Hakim Yanto berpandangan, dakwaan yang telah disusun Jaksa KPK untuk terdakwa Setnov telah memenuhi unsur-unsur syarat materiil maupun formil. Oleh karenanya, dakwaan tersebut akan kembali diperiksa dengan menghadirkan sejumlah bukti dan saksi.

“Menyatakan dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima,” pungkasnya.

Setya Novanto sendiri didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...