Senin, 22 Januari 2018 | 03.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ini Solusi DPR untuk Mencegah Kenaikan Dana Haji dan Umroh 2018

Ini Solusi DPR untuk Mencegah Kenaikan Dana Haji dan Umroh 2018

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 4 Januari 2018 - 13:58 WIB

IMG-29310

Suasana kedatangan jemaah di KAAIA Jeddah. IST

Jakarta, kini.co.id – Dengan adanya kebijakan kenaikan tarif Haji dan Umrah dari pemerintah Arab Saudi ini, berdampak pada naiknya biaya Haji maupun Umrah oleh jasa travel di Indonesia.

Bahkan sejumlah perusahaan penyelenggara jasa Umrah sudah melakukan penyesuaian tarif.

Dengan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% langkah permerintah Arab Saudi itu dinilai akan berpengaruh pada biaya Haji dan Umrah.

Hal ini dikarenakan pajak berlaku bagi hampir seluruh kebutuhan di Arab Saudi, seperti makanan, minuman, pelayanan, transportasi dan hotel.

Ketetapan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi ini tentunya membuat Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mengundang Kepala Kantor Urusan Haji yang direncanakan akan dilakukan setelah masa reses berkahir.

Hal tersebut telah dibanarkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Noor Achmad.

“Maka dari itu perlu segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi VIII, dengan Dirjen Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH) serta mengundang Kepala Kantor Urusan Haji di Saudi untuk mengantisipasi apa yang terjadi di Saudi terutama pengaruhnya terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” ujarnya kepada wartawan melalui siaran persnya Kamis (4/1)

Selain itu, ia meminta agar tidak terjadi kenaikan pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan tidak mengurangi kualitas dan pelayanan Haji.

“Saya tetap meminta kebijakan tersebut tidak menyebabkan kenaikan BPIH, tapi tidak mengurangi kualitas pelayanan haji yang selama ini telah berjalan dengan baik.”tambahnya.

Dalam hal ini, Salah satu caranya untuk menggatasi masalah tersebut dengan cara menggenjot kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar mendapat nilai manfaat yang lebih besar dari dana haji yang sekarang sudah mencapai 103 Triliun. Cara lain yang bisa ditempuh adalah sesegera mungkin Kemenag dalam hal ini Dirjen Haji segara nelakukan nego harga untuk hotel dan transportasi agar tidak dinaikkan.

“Jadi meskipun ada kebijakan yang mempengaruhi harga harga di Saudi, tapi BPIH atau lebih gampang disebut Ongkos Naik Haji jangan sampai naik,” tutupnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 22:59 WIB

Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengimbau wartawan yang terlibat sebagai tim sukses peserta Pilkada Serentak 2018 untuk sementara nonaktif dari kegiataan ...
Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 18:11 WIB

Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam

Pemerintah menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung melalui jalan tol kembali menjadi tiga jam perjalanan pada saat ramai mulai Februari 2018. Saat ...
Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games
Ekonomi - Minggu, 21 Januari 2018 - 17:00 WIB

Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games

Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang sebagai bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. ...
Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis
Politik - Minggu, 21 Januari 2018 - 01:37 WIB

Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan ...
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...