Jumat, 19 Januari 2018 | 14.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Penambahan Kursi Pimpinan DPR Dinilai Masih Layak

Penambahan Kursi Pimpinan DPR Dinilai Masih Layak

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 4 Januari 2018 - 17:09 WIB

IMG-29312

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan permintaan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk penambahan kursi pimpinan seharusnya hanya bisa dilakukan satu kursi saja.

“Kalau saya lihat hanya menambah satu kursi bisa masih layak, tapi kalau dua maka menjadi kurang tepat,” ujar Agus di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/1).

Politisi dari fraksi Demokrat itu menilai, revisi UU MD3 terkait kursi pimpinan DPR telah diwacanakan sejak lama. Akan tetapi saat itu banyak fraksi-fraksi tidak setuju adanya penambahan kursi pimpinan.

“Saat itu pernah memiliki wacana untuk penambahan kursi pimpinan DPR, tapi banyak fraksi- fraksi tidak setuju, malah sekarang ada yang minta lebih dari dua kursi,” ungkap Agus menjelaskan.

Dirinya berharap, fraksi-fraksi dapat fokus jika ingin melakukan revisi, kemudian diproses melalui Panitia Khusus (Pansus) untuk merevisi UU MD3.

“Saat ini waktunya difokuskan saja,” imbuhnya.

Selain PDI-P yang meminta adanya penambahan satu kursi, PKB juga meminta jatah satu kursi untuk pimpinan DPR tersebut. Hanya saja saat ini baru satu kursi yang disetujui oleh seluruh fraksi, yaitu untuk jatah PDI-P yang menjadi pemenang Pemilu 2014.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...