Senin, 22 Januari 2018 | 03.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Permohonan Justice Collaborator Adiputra Kurniawan ditolak KPK

Permohonan Justice Collaborator Adiputra Kurniawan ditolak KPK

Reporter : Fadilah | Kamis, 4 Januari 2018 - 19:49 WIB

IMG-29317

Terdakwa kasus suap Dirjen Hubla, Adiputra Kurniawan dalam sidang tuntutan kasusnya di PN Topik Jakarta. FOTO: Antara.

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator(JC) yang diajukan oleh Adiputra Kurniawan.

Ditolaknya permohonan itu lantaran Adiputra merupakan pelaku utama dalam menyuap mantan Dirjen Hubla Antonius Tony Budiono dalam kasus korupsi perizinan di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tahun 2017, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat.

“Bahwa permohonan justice collaborator Adiputra Kurniawan tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan,” kata Jaksa KPK Takdir Suhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (4/1).

Penolakan tersebut juga mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakukan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) serta Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 

Disebutkan dalam surat tersebut salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi justice collaborator adalah bukan pelaku utama.

Sementara Adiputra dinilai KPK sebagai pelaku utama karena menjadi pemberi suap kepada Antonius Tony Budiono.

Adiputra mengajukan permohonan sebagai justice collaborator pada 21 Desember 2017. Permohonan tersebut sudah disampaikan kepada penuntut umum.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 22:59 WIB

Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengimbau wartawan yang terlibat sebagai tim sukses peserta Pilkada Serentak 2018 untuk sementara nonaktif dari kegiataan ...
Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 18:11 WIB

Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam

Pemerintah menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung melalui jalan tol kembali menjadi tiga jam perjalanan pada saat ramai mulai Februari 2018. Saat ...
Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games
Ekonomi - Minggu, 21 Januari 2018 - 17:00 WIB

Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games

Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang sebagai bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. ...
Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis
Politik - Minggu, 21 Januari 2018 - 01:37 WIB

Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan ...
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...