Jumat, 19 Januari 2018 | 13.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Demokrat kukuh tuduhan kriminalisasi kadernya seusai fakta

Demokrat kukuh tuduhan kriminalisasi kadernya seusai fakta

Jumat, 5 Januari 2018 - 15:08 WIB

IMG-29336

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat harian soal Pilkada di DPP Partai Demokrat, Rabu (3/1) malam. FOTO: Antara.

Bogor , kini.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Panjaitan memastikan tudingan kriminalisasi darinya atas peristiwa yang menimpa Ketua DPD partai di Kalimantan Timur Sjaharie Jaang berdasarkan bukti dan fakta. 

Ia mempersilakan aparat kepolisian dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah tudingan kriminalisasi dari Demokrat.

Menurutnya, penjelasan ihwal kasus yang dialami Jaang sudah cukup diberikan pada konferensi pers usai Demokrat menggelar rapat darurat, Rabu (3/1) malam lalu. 

“Saya kira dari Demokrat sudah menjelaskan bahwa tidak boleh ada kriminalisasi. Silakan dibantah, tapi kami juga menjelaskan bahwa apa yang kami sampaikan adalah fakta,” kata Hinca kepada wartawan di DPC Demokrat Kabupaten Cibinong, Bogor, Jumat (5/1).

Tuduhan kriminalisasi dikeluarkan Demokrat usai Jaang yang saat ini menjabat Wali Kota Samarinda dilaporkan ke Bareskrim Polri, akhir Desember 2017.

Jaang diperiksa sebagai saksi terkait kasus pungutan liar tarif Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Palaran, Samarinda. 

Terpisah Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa tidak ada kriminalisasi yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri terhadap Walikota Samarinda, Syaharie Jaang yang menjadi bakal calon Gubernur Kalimantan Timur.

“Kami mengedepankan asas persamaan di muka hukum, jadi tidak ada proses kriminalisasi,” kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Tito menegaskan tidak ada peraturan yang melarang penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap siapapun yang diduga terlibat tindak pidana.?

Ia pun menambahkan bahwa kriminalisasi terjadi bila tidak ada dugaan tindak pidana namun direkayasa agar menjadi pidana.

“Kriminalisasi terjadi kalau perbuatan bukan tindak pidana tapi dipaksakan menjadi tindak pidana. Tapi kalau ada dugaan pidana, apalagi proses kasusnya hampir satu tahun da proses itu dilanjutkan, itu namanya penegakan hukum,” kata Tito dilansir Antara.

Tito mengatakan bahwa pihaknya telah bersepakat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap pasangan calon (paslon) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari 2018.

“Mulai 12 Februari, jangan ada pemanggilan atau proses hukum terhadap mereka. Proses hukum dilanjutkan setelah Pilkada selesai, kecuali kalau ada operasi tangkap tangan,” tegasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...