Senin, 22 Januari 2018 | 03.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Plt Ketua DPR Menilai Tugas dan Kewenangan BSSN dalam Perpres Tak Jelas

Plt Ketua DPR Menilai Tugas dan Kewenangan BSSN dalam Perpres Tak Jelas

Reporter : Bayu Putra | Senin, 8 Januari 2018 - 14:00 WIB

IMG-29391

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon menilai tugas dan kewenangan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) tidak jelas. Hal tersebut diungkapkannya dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (08/1).

“Mengacu kepada praktik di negara-negara lain, keamanan siber itu sebenarnya terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu ancaman siber (cyber threat), kejahatan siber (cyber crime), dan perang siber (cyber conflict). Sesuai undang-undang, penanganan kejahatan siber (cyber crime) di Indonesia merupakan menjadi tanggung jawab Polri, termasuk didalamnya ‘cyber terrorism’. Sedangkan, untuk perang siber (cyber conflict), hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan institusi TNI,” ungkap Fadli.

BSSN, lanjut Fadli, seharusnya mengetahui dimana posisinya terkait tiga kategori tadi. Hanya, masalahnya, kalau dibaca Perpres pembentukannya, yaitu Perpres No. 53/2017, tugas dan kewenangan BSSN ini memang tidak jelas. Karena hanya menyebut keamanan siber tanpa merinci taksonominya. Karena tak jelas, tugas dan kewenangan itu rentan ditafsirkan meluas.

“Desain awal BSSN sebenarnya diposisikan sebagai lembaga koordinasi, isinya adalah para stakeholder dari lembaga terkait yang sudah ada, seperti Polri, TNI, BIN, ataupun Kominfo. Itu sebabnya posisinya dulu tetap dipertahankan di bawah Menko Polhukam. Sebagai lembaga koordinasi, BSSN akan menyusun kebijakan strategis, melakukan koordinasi, serta bertanggungjawab ketika terjadi ancaman atau insiden serangan siber. Namun, dengan desain yang sekarang, sesudah Perpres-nya diubah menjadi langsung berada di bawah Presiden, tugas BSSN rentan tumpang tindih, karena merasa berkuasa. Pernyataan Kepala BSSN mengenai perlunya kewenangan penangkapan dan penindakan menunjukkan tendensi itu,” paparnya

Politisi Gerindra menegaskan, bahwa Seharusnya formasi BSSN langsung di bawah Presiden itu ditujukan untuk memperkuat fungsi koordinasinya, bukan menambah kekuasaannya sehingga bisa overlap dengan lembaga lain.

Ini yang perlu diingatkan, baik kepada BSSN maupun pada Presiden. Jangan lupa, BSSN ini dibentuk dengan Perpres, sehingga kewenanganya tak boleh melampaui lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang.

“Karena dunia maya juga menjadi bagian dari ekosistem demokrasi, kitapun menginginkan agar BSSN turut menjaga dan memperkuat hal itu. BSSN tak boleh menjadi polisi demokrasi. Dunia maya memang butuh sensor, tapi itu hanya terbatas untuk kejahatan narkoba, pornografi, dan terorisme, bukan untuk kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat. Kita tak mendesain BSSN menjadi lembaga sensor seperti yang berlaku di RRC,” tegasnya.

Pernyataan Kepala BSSN menurut Fadli, apapun motifnya, memberi kita bekal bagus karena segera menyadarkan kita pentingnya segera mengontrol lembaga ini. “Artinya, BSSN harus kita dorong agar bekerja sesuai aturan, kredibel, akuntabel, dan transparan. Ia juga harus terbuka terhadap pengawasan eksternal. BSSN adalah alat negara, bukan alat rezim untuk melanggengkan kekuasaan. BSSN jangan berperan sebagai polisi demokrasi,” tutup Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 22:59 WIB

Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengimbau wartawan yang terlibat sebagai tim sukses peserta Pilkada Serentak 2018 untuk sementara nonaktif dari kegiataan ...
Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 18:11 WIB

Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam

Pemerintah menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung melalui jalan tol kembali menjadi tiga jam perjalanan pada saat ramai mulai Februari 2018. Saat ...
Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games
Ekonomi - Minggu, 21 Januari 2018 - 17:00 WIB

Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games

Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang sebagai bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. ...
Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis
Politik - Minggu, 21 Januari 2018 - 01:37 WIB

Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan ...
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...