Jumat, 19 Januari 2018 | 14.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fahri Hamzah: Kekosongan Ketua DPR Jangan Terlalu Lama

Fahri Hamzah: Kekosongan Ketua DPR Jangan Terlalu Lama

Reporter : Bayu Putra | Senin, 8 Januari 2018 - 17:08 WIB

IMG-29394

Politis PKS Fahri Hamzah. FOTO: Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kekosongan kursi Ketua DPR tak boleh dibiarkan terlalu lama sehingga diharapkan Partai Golkar dapat segera mengirimkan nama pengganti Setya Novanto.

“Sebetulnya kekosongan kepemimpinan itu istilahnya tidak boleh dibiarkan kalau mengikuti UU MD3 kemarin itu, ada perbedaan pendapat dalam menunggu Golkar menyelesaikan masalah internalnya,” kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (8/1).

Dia menjelaskan saat ini permasalahan internal Golkar sudah selesai dan Pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada DPP Partai Golkar sehingga tinggal dijawab saja apa masalahnya.

Menurut dia, salah satu pasal dalam UU MD3 sebenarnya mendesak agar kekosongan Pimpinan DPR segera diisi karena sebenarnya tidak bisa ditolerir.

“Kalau mengutip UU MD3 itu harus segera karena bahkan kami melakukan dua hal, pemberitahuan kepada DPP Golkar bahwa ketua anda sudah mundur, karena itu Anda kirim nama,” ujarnya.

Fahri mengatakan, Pimpinan DPR masih menunggu surat masuk dari Partai Golkar terkait nama pengganti Novanto dan dirinya serta Plt Ketua DPR Fadli Zon masih “stand by” apabila Golkar mengirimkan surat pada Senin (8/1).

Namun, menurut dia, kalau hari ini surat belum dikirimkan Golkar, maka Pimpinan DPR menunggu pada Selasa (9/1) lalu dilakukan Rapat Pimpinan dan setelah itu dilakukan Rapat Paripurna.

“Misalnya Selasa (9/1) pagi surat masuk, diminta mau dilantik langsung, ya sudah kami bikin Rapim pagi, setelah itu bamus lalu Rapat Paripurna,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Zainuddin Amali mengatakan partainya kemungkinan mengajukan nama pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu hasil revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

“Wacana itu yang disampaikan dan kecenderungannya kami setuju saja karena daripada bolak-balik maka sekalian kita tunggu nama Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan,” kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan secara resmi DPP Partai Golkar belum secara resmi menyampaikan rencana tersebut namun kecenderungannya ke arah sana.

Dia mengatakan revisi UU MD3 tinggal menyelesaikan satu pasal mengenai penambahan kursi Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan namun masih tertunda pembahasannya.

Karena itu dia menilai penyelesaiannya bisa segera karena hal yang dibahas tidak banyak sehingga pergantian Ketua DPR bisa menggunakan sistem paket.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...