Jumat, 19 Januari 2018 | 14.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK tetapkan pengacara Setnov dan dokter RS Medika tersangka

KPK tetapkan pengacara Setnov dan dokter RS Medika tersangka

Rabu, 10 Januari 2018 - 20:16 WIB

IMG-29427

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan. FOTO: KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Komisk Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atas tersangka Setya Novanto.

“Kami meningkatkan status penanganan perkara tersebut sejalan dengan penetapan dua orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1).

Dua tersangka itu, yakni Fredrich Yunadi alias Fredy Junadi yang berprofesi sebagai advokat dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat Bimanesh Sutarjo.

“Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan data-data medis tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap. Data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK,” ucap Basaria.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

“Sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP pada Selasa 9 Januari 2018,” kata Basaria dilansir Antara.

Ia menyatakan bahwa lembaganya telah berulang kali mengingatkan pada semua pihak agar menghormati proses hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat penanganan sebuah perkara, khususnya perkara korupsi KTP-e.

“Sebelumnya, KPK telah menetapkan satu tersangka dengan sangkaan yang sama, yaitu perbuatan menghalang-halangi atau menghambat penanganan kasus korupsi KTP-e dengan tersangka Markus Nari,” ungkap Basaria. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...