Senin, 22 Januari 2018 | 03.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Desak Pemerintah Perkuat Wewenang Perangkat Desa Dalam UU Desa

DPR Desak Pemerintah Perkuat Wewenang Perangkat Desa Dalam UU Desa

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 11 Januari 2018 - 16:11 WIB

IMG-29450

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Dok DPR)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, mengatakan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membutuhkan perkuatan kewenangan aparatur perdesaan hingga tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dari 72 ribu desa di Indonesia.

“Peran aktif ketua R & RW seringkali diabaikan. Padahal fungsi ketua RT-RW itu melakukan administrasi awal pemerintahan. Mulai surat keterangan lahir, surat kematian, hingga pendataan kependudukan, yang bisa dijadikan dasar pusat data statistik,” ujarnya di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta (11/1).

Namun begitu, ia mengungkapkan keprihatinannya sewaktu mengetahui bahwa peran aktif ketua RT-RW tersebut tidak dihargai oleh pemerintah.

Honor yang diterima para ketua RT-RW itu, ia memisalkan, hanya dihargai Rp 300 ribu/bulan dan itupun masih kena potongan pajak penghasilan (pph).

Di bagian lain, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan kegundahannya sewaktu banyaknya institusi yang ikut mencampuri pengawasan aliran dana desa yang kini digelontorkan hingga Rp 1 miliar/desa.

“Banyak keluhan kepala desa terkait pengawasan oleh kepolisian setingkat Bhabinkamtibmas, Kejaksaan Negeri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang secara sekilas sangat bagus dalam pengawasan. Tetapi justru malah mengganggu kinerja para kepala desa,” ujarnya.

Untuk itulah, ia berharap Presiden Joko Widodo menangani serius penggelontoran dana desa sekaligus memaksimalkan kinerja pengawasan internal melalui inspektorat jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Desa & Daerah Tertinggal (Kemdes PDT), ataupun Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 22:59 WIB

Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengimbau wartawan yang terlibat sebagai tim sukses peserta Pilkada Serentak 2018 untuk sementara nonaktif dari kegiataan ...
Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 18:11 WIB

Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam

Pemerintah menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung melalui jalan tol kembali menjadi tiga jam perjalanan pada saat ramai mulai Februari 2018. Saat ...
Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games
Ekonomi - Minggu, 21 Januari 2018 - 17:00 WIB

Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games

Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang sebagai bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. ...
Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis
Politik - Minggu, 21 Januari 2018 - 01:37 WIB

Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan ...
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...