Senin, 22 Januari 2018 | 03.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Alasan MK tolak uji materil Presidential Threshold

Alasan MK tolak uji materil Presidential Threshold

Kamis, 11 Januari 2018 - 16:35 WIB

IMG-29451

Sidang Mahkamah Konstitusi. FOTO: Antara.

Jakarta, kini.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen. Keputusan ini diambil dalam sidang putusan 13 perkara yang sebagian besar terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (11/1), di ruang sidang gedung MK.

Gugatan yang ditolak hingga saat ini berasal dari perkara nomor 44/PUU-XV/2017 dan nomor 53/PUU-XV/2017. Perkara ini diajukan oleh Ketua Partai Idaman Rhoma Irama, melalui kuasa hukumnya Ramdansyah.

Dalam gugatannya, Rhoma mempermasalahkan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan Pres-T yang dihadiri oleh sembilan hakim MK. Dari sembilan hakim yang ada, dua hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo.

Keduannya berpendapat aturan Pres-T bertentangan dengan UUD 145 karena sudah tidak relevan dengan sistem pemilu serentak. Selain itu, aturan tersebut memberikan diskriminasi terhadap parpol baru dengan parpol lama. Parpol baru tidak diberi hak untuk mengajukan calon.

Dalam putusannya, MK berpendapat aturan Pres-T diperlukan untuk penyederhanaan partai politik (Parpol). Hal itu sejalan dengan sistem presidential yang dianut oleh bangsa ini.

Menurut MK, sistem multi partai seperti terjadi saat ini hanya dikenal dalam sistem parlementer. Padahal bangsa ini menganut sistem presidensial.

“Aturan Pres-T tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena Pasal 6 huruf A UUD telah jelas dinyatakan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden diusung oleh parpol atau gabungan parpol,” tutur Arief.

Adapun anggapan Rhoma soal Pasal 222 merusak sistem presidential juga dirasa tidak beralasan karena bisa mengeliminasi evaluasi pemerintahan.

“Anggapan pemohon karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemilu presiden 2014,” kata salah satu majelis hakim MK, Maria Farida Indrati, di ruang sidang gedung MK.

“Pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum,” jelasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 22:59 WIB

Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengimbau wartawan yang terlibat sebagai tim sukses peserta Pilkada Serentak 2018 untuk sementara nonaktif dari kegiataan ...
Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 18:11 WIB

Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam

Pemerintah menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung melalui jalan tol kembali menjadi tiga jam perjalanan pada saat ramai mulai Februari 2018. Saat ...
Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games
Ekonomi - Minggu, 21 Januari 2018 - 17:00 WIB

Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games

Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang sebagai bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. ...
Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis
Politik - Minggu, 21 Januari 2018 - 01:37 WIB

Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan ...
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...