Senin, 22 Januari 2018 | 03.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MK putuskan peserta Pemilu 2014 wajib diverifikasi faktual ulang

MK putuskan peserta Pemilu 2014 wajib diverifikasi faktual ulang

Kamis, 11 Januari 2018 - 18:52 WIB

IMG-29453

Sidang Mahkamah Konstitusi. FOTO: Antara.

Jakarta, kini.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Idaman.

Dalam gugatan perkara bernomor 53/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Ketua Partai Idaman Rhoma Irama dan Sekjen partai ini Ramdansyah. Keduanya diwakili oleh kuasa hukum Mariyam Fatimah dan Heriyanto. 

Dalam putusannha Majelis Hakim MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Idaman, yakni membatalkan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat 1 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu tersebut berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.” 

Majelis Hakim MK juga mengabulkan gugatan Partai Idaman untuk pembatalan pasal 173 ayat 3 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu berbunyi, “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

Maka dengan adanya putusan MK yang membatalkan ketentuan yang semula berlaku, yakni partai politik peserta Pemilu 2014, yang hendak mengikuti Pemilu 2019, tidak perlu diverifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelum dibatalkan oleh MK, hanya partai baru, yang belum pernah mengikuti pemilu saja yang wajib ikut dalam verifikasi faktual.

Namun putusan MK ini mewajibkan semua partai politik, termasuk yang sudah pernah ikut pemilu 2014 dan saat memiliki kursi di DPR, juga harus lolos verifikasi faktual lagi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. 

Majelis Hakim MK dalam pertimbanganya memutuskan pembatalan ketentuan tersebut karena tidak boleh ada norma dalam UU Pemilu yang mengandung perlakuan berbeda bagi parpol calon peserta pemilihan umum.

Perlakuan berbeda itu bisa dihindari apabila semua calon peserta pemilu harus mengikuti tahapan verifikasi dengan ketentuan sama. Perlakuan berbeda melanggar konstitusi. 

Karena itu, MK memerintahkan semua parpol peserta pemilu 2014, termasuk yang memiliki kursi di DPR, tetap harus mengikuti verifikasi untuk berkontestasi di pemilihan pada 2019.

Substansi keputusan ini sama dengan amar putusan MK pada 2012 yang juga memerintahkan semua partai peserta pemilu 2009 tetap harus lolos verifikasi, sesuai syarat baru yang ditentukan UU, agar bisa ikut pemilu 2014. 

Anggota Majelis Hakim MK, Anwar Usman, menyatakan ketentuan soal tidak perlunya verifikasi bagi partai peserta pemilu 2014, yang akan ikut di pemilu 2019, bertentangan dengan putusan perkara MK nomor 52/PUU-X/2012. 

“Tidak ada alasan menghidupkan kembali Pasal 8 Ayat 1 UU 8 tahun 2012 yang telah diputus (dibatalkan) dengan putusan 52/PUU-X/2012,” kata Anwar. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 22:59 WIB

Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengimbau wartawan yang terlibat sebagai tim sukses peserta Pilkada Serentak 2018 untuk sementara nonaktif dari kegiataan ...
Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 18:11 WIB

Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam

Pemerintah menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung melalui jalan tol kembali menjadi tiga jam perjalanan pada saat ramai mulai Februari 2018. Saat ...
Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games
Ekonomi - Minggu, 21 Januari 2018 - 17:00 WIB

Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games

Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang sebagai bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. ...
Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis
Politik - Minggu, 21 Januari 2018 - 01:37 WIB

Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan ...
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...