Senin, 22 Januari 2018 | 02.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Izin rumah sakit tempat Setya Novanto dirawat bisa dicabut

Izin rumah sakit tempat Setya Novanto dirawat bisa dicabut

Jumat, 12 Januari 2018 - 20:41 WIB

IMG-29480

Setya Novanto dipindahkan ke RSCM Kencana, Jumat (17/11) siang. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Menteri Kesehatan Nila Moeloek merespons serius keterlibatan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam kasus dugaan merintangi penyidikan KPK pada kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. 

Menurut Nila, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa mencabut izin rumah sakit, yang memberikan fasilitas rawat inap kepada Setya Novanto usai mengalami kecelakaan, apabila terbukti menghalang-halangi proses penyidikan KPK.

“Itu ranah kriminal dulu, jadi dibuktikan betul dia kriminal, kalau hukumannya dari kami (bisa) cabut izin,” kata Nila di Jakarta, Jumat (12/1).

Dokter Bimanesh Sutarjo dan advokat Fredrich Yunadi sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP atas tersangka Setya Novanto.

Keduanya dipanggil oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Tapi, hanya Bimanesh yang memenuhi panggilan KPK. Bimanesh merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi di RS Medika Permata Hijau. 

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama agar Setya Novanto bisa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan memanipulasi data-data medis. Tujuannya agar Novanto bisa menghindari pemeriksaan KPK. 

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp600 juta.

Nila mengaku Kemenkes masih menunggu proses hukum di KPK hingga persidangan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dia menilai proses hukum itu akan memastikan terbukti atau tidaknya indikasi rekayasa dalam penanganan medis terhadap Setya Novanto.

“Kalau memang dalam hal ini ada kesalahan, kalau rumah sakit betul salah, ada teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin,” ujar Nila dilansir Antara.

Nila juga menjelaskan sikap Kemenkes soal dokter Bimanesh. Menurut dia, Kemenkes mempersilakan organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memeriksa ada tidaknya etika yang dilanggar oleh Bimanesh dalam menjalankan tugas sebagai dokter. 

Dia menegaskan Kemenkes tidak bisa memberikan sanksi kepada dokter secara perorangan.

“Di IDI, di situ ada Majelis Kode Etik Kedokteran. Mereka harus lihat dari sisi etika yang dilakukan dokter tersebut,” ujar Nila. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 22:59 WIB

Jadi tim sukses atau peserta Pilkada, Wartawan diminta nonaktif

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengimbau wartawan yang terlibat sebagai tim sukses peserta Pilkada Serentak 2018 untuk sementara nonaktif dari kegiataan ...
Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam
Peristiwa - Minggu, 21 Januari 2018 - 18:11 WIB

Truk lebihi muatan penyebab waktu tempu Jakarta- Bandung lebih dari lima jam

Pemerintah menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung melalui jalan tol kembali menjadi tiga jam perjalanan pada saat ramai mulai Februari 2018. Saat ...
Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games
Ekonomi - Minggu, 21 Januari 2018 - 17:00 WIB

Jokowi ingin Jalan Tol Bakauheni-Palembang selesai sebelum Asian Games

Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang sebagai bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. ...
Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis
Politik - Minggu, 21 Januari 2018 - 01:37 WIB

Menag: Saya kaget, lima fraksi setuju LGBT dan sesama jenis

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan ...
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...