Kamis, 22 Februari 2018 | 21.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

IMG-29599

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diatas mobil komando nelayan yang menggelar aksi menuntut pencabutan cantrang dan payang, Rabu (17/1) di Taman Pandang, Monas. FOTO: Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu dengan perwakilan Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Rabu (17/1) di Istana Negara.

Menteri Susi ditemani perwakilan ANNI yang juga Ketua KUD Karya Mina, Tegal, Hadi Santoso mengumumkan pencabutan larangan tersebut dihadapan ribuan nelayan yang menggelar demo menuntut Menteri Susi melegalkan penggunaan cantrang dan payang di Taman Pandang, Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Menurut Susi, pencabutan larangan cantrang tersebut harus diikuti dengan janji nelayan untuk tidak menambah kapal yang menggunakan alat tangkap tersebut.

“Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tak punya ukuran, ukuran markdown, masih melaut. Kemudian tak boleh ada kapal tambahan lagi,” ujar Susi diatas mobil komando.

Susi menegaskan pemerintah juga berniat memberi bantuan kredit bagi nelayan yang hendak mengganti kapalnya. Selain itu, Susi berkata akan membantu nelayan yang memiliki kredit macet.

Menteri Susi juga meminta nelayan tidak berbohong lagi mengenai ukuran kapal mereka. Susi mengancam akan menenggelamkan kapal-kapal nelayan pengguna cantrang yang memasang keterangan ukuran palsu.

“Saya ingin anda-anda kuasai laut Indonesia, bukan kapal-kapal ikan asing. Kapal asing diapain? Bom, tenggelamin. Hidup nelayan Indonesia,” ujarnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...