Kamis, 22 Februari 2018 | 21.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Asrul Sani : Pasal Penghinaan Presiden Bersifat Delik Aduan

Asrul Sani : Pasal Penghinaan Presiden Bersifat Delik Aduan

Reporter : Bayu Putra | Senin, 5 Februari 2018 - 14:55 WIB

IMG-30032

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Panitia Kerja (Panja) revisi KUHP Arsul Sani mengatakan, Pasal 134 dan 136 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan presiden telah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal-pasal tersebut berbeda dengan Pasal 263 dan 264 dalam draf revisi KUHP.

“Soal pasal penghinaan pada presiden dan wakil presiden perlu dijelaskan. Secara norma dasar akan jadi sesuatu yang berbeda dengan pasal di KUHP sekarang yang sudah dibatalkan MK, yang beda itu sifat deliknya,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen DPR RI , Senayan, Jakarta, Senin (5/2).

Sekjen PPP ini menjelaskan, Pasal 263 dan 264 tentang penghinaan presiden yang masuk dalam draf revisi KUHP bersifat delik aduan. Sedangkan Pasal 134 dan 136 tentang penghinaan presiden yang sudah dihapus MK, kata dia, bersifat umum.

“Tapi kalau tuntutannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden ini harus dihilangkan,” katanya.

Namun, dia menjamin bahwa pasal penghinaan presiden tidak menjadi pasal karet.

“Meskipun sudah jadi delik aduan, tapi bukan ruang bagi penegak hukum untuk menafsirkan semau gue,” tandasnya.

Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...