Kamis, 22 Februari 2018 | 21.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pansus angket cabut rekomendasi soal dewan pengawas KPK

Pansus angket cabut rekomendasi soal dewan pengawas KPK

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 6 Februari 2018 - 07:41 WIB

IMG-30048

Wakil Ketua Pansus Angket KPK, dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi. FOTO: Istimewa/Fraksi NasDem.

Jakarta, kini.co.id – Pansus angket DPR untuk KPK batal memasukkan rekomendasi soal pembentukan dewan pengawas KPK. Alasan dicabutnya hal itu karena dianggap pengawasan dari masyarakat dianggap cukup membantu kinerja lembaga anti rasuah.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqul Hadi memastikan rekomendasi pembentukan dewan pengawas dari daftar yang akan diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicabut.

“Beberapa hal yang kami anggap tak terlalu penting seperti misalnya pengawasan dan sebagainya, itu kami cabut kembali,” kata Taufiqul Hadi di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/2).

Pembentukan dewan pengawas, kata dia sepenuhnya diserahkan kepada KPK dan rakyat. Pasalnya menurut Taufiq, pengawasan dari masyarakat dirasa sudah cukup untuk membantu kinerja KPK.

“Kalau memang dianggap sudah cukup diawasi oleh rakyat, ya jalan sendiri tetapi kami tidak memasukan, tidak ada kata-kata lembaga pengawasan dalam rekomendasi kami,” ucapnya.

Taufiq membantah mendapat tekanan terkait dicabutnya rekomendasi pembentukan dewan pengawas.

Pansus kata dia mendapat masukan dari beberapa ahli hukum jika pembentukan dewan pengawas dirasa belum diperlukan.

“Setalah kami diskusikan dengan sejumlah pakar, akademisi seperti Pak Mahfud, Pak Romli¬† semuanya memberikan masukan bahwa hal yang menimbulkan rasa curiga sesama lembaga tak perlu ditekankan,” tukasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...