Kamis, 22 Februari 2018 | 21.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Biaya Politik Mahal, KPK: Indonesia Darurat Korupsi di Daerah

Biaya Politik Mahal, KPK: Indonesia Darurat Korupsi di Daerah

Reporter : Fadilah | Selasa, 6 Februari 2018 - 07:47 WIB

IMG-30049

Ilustrasi OTT KPK. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang tak membantah jika Indonesia saat ini Darurat Korupsi di daerah. Hal ini menyusul banyaknya Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi.

Menurut Saut berdasarkan sejumlah kasus yang telah dibawa oleh KPK ke persidangan, tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor maraknya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di daerah.

Pasalnya para kepala daerah harus menggalang dana dengan cara ilegal dan meminta kepada para pengusaha untuk modal kampanye mereka mengikuti kontestasi politik.

Setelah terpilih, para kepala daerah ini berupaya mengembalikan modal kampanye dengan praktik-praktik ilegal mulai dari mengutip, memeras jajaran di bawah, menerima suap untuk memuluskan izin usaha, hingga menyelewengkan anggaran daerah dan praktik-praktik korupsi lainnya.

“Analisis KPK dari potongan-potongan informasi yang diperoleh KPK menunjukkan di banyak tempat seperti itu (biaya politik tinggi). Analisis itu bisa salah, karena KPK pada fakta-fakta persidangan baru berhasil membawa beberapa mereka pelaku ke pengadilan,” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (6/2/2018).

Selain itu, sambung Saut, terjadinya saling sandera antara eksekutif dan legislatif juga menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi di daerah. Pasalnya di beberapa daerah, DPRD menolak untuk mengesahkan APBD jika tidak ada uang ‘ketok’ atau ‘pelicin’ dari eksekutif.

“Ada di beberapa daerah, mereka saling sandera antara satu kekuatan dengan kekuatan lain di parlemen dan pemerintah daerah dan kemudian KPK mencoba menengahi tata kelolanya kemudian selesai setelah KPK datang menengahinya,” katanya.

Untuk diketahui, baru menginjak dua bulan atau 35 hari di tahun 2018, KPK telah menjerat lima kepala daerah sebagai tersangka.

Pertama, Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif. Abdul Latif yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (4/1/2018), menyandang status tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri tahun anggaran 2017.

Kedua, KPK menjerat Bupati Kebumen, M. Yahya Fuad dan tim suksesnya, Hojin Anshori dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Ketiga, KPK menetapkan Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan jalan milik Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) tahun anggaran 2016.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus suap proyek jalan di Kempupera yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada awal 2016 lalu.

Keempat, KPK juga menjerat Gubernur Jambi, Zumi Zola sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi terkait jabatannya sebagai Gubernur.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengesahan APBD Jambi yang telah menjerat tiga pejabat Pemprov Jambi dan seorang anggota DPRD Jambi.

Terakhir, KPK menangkap tangan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Inna Sulistyowati Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Sabtu (3/1/2018). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di lingkungan Pemkab Jombang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...