Senin, 26 Februari 2018 | 08.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Izin Edar Viostin DS Dicabut, YLKI Apresiasi Langkah BPOM

Izin Edar Viostin DS Dicabut, YLKI Apresiasi Langkah BPOM

Reporter : Fadilah | Selasa, 6 Februari 2018 - 09:26 WIB

IMG-30056

Viostin DS. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia),Tulus Abadi mengapresiasi langkah BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) yang mencabut izin edar dua produk suplemen makanan Viostin DS dan Enzyplex.

“Ya tentu kami mengapresiasi langkah dari BPOM itu,” tuturnya berdasarkan siaran pers di Jakarta, Selasa, (6/2/2018).

Meski demikian, sambung Tulus, tak cukup jika produsen hanya menarik produknya saja, tetapi juga harus memberikan ganti rugi atau kompensasi pada konsumen.

Pasalnya, jika dirunut, setidaknya ada dua pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang diduga dilanggar dalam kasus ini.

Pasal pertama yakni pasal 4 yang didalamnya disebutkan bahwa konsumen memiliki ‘hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.’

“Di sini produsen tidak menginformasikan kandungan produk. Konsumen punya hak pilih untuk mengonsumsi obat atau tidak, ” katanya.

Pasal kedua, yang dilanggar adalah pasal 8 huruf f yakni ‘Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut.’

Menurutnya, produsen tidak mencantumkan bahwa produk diduga mengandung DNA babi dalam kemasan kedua produk tersebut.

Untuk diketahui, pencabutan izin edar dua produk suplemen makanan Viostin DS dan Enzyplex oleh BPOM dilakukan karena 2 produk itu mengandung DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) babi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...