Senin, 26 Februari 2018 | 08.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Merasa difitnah SBY laporkan pengacara Novanto

Merasa difitnah SBY laporkan pengacara Novanto

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 6 Februari 2018 - 19:44 WIB

IMG-30085

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). FOTO: KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaporkan kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/2) sore.

Laporan terhadap Firman Wijaya teregistrasi dengan nomor LP/187/II/2018/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2018. Firman melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP juncto Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Dalam laporannya tersebut SBY yang didampingi kuasa hukumnya menyerahkan bukti-bukti kepada Bareskrim Polri. Bukti itu berupa video rekaman wawancara Firman Wijaya dan berita-berita dari sejumlah media online. 

SBY mengatakan pernyataan Firman yang mengaitkan dirinya dalam kasus korupsi KTP elektronik sebagai fitnah. 

“Sebagai warga negara yang menaati hukum tapi juga ingin mencari keadilan, secara resmi mengadukan saudara Firman Wijaya yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya berkaitan permasalahan e-KTP,” kata SBY kepada wartawan di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat.

Kuasa hukum SBY, Ferdinand Hutahaean, menambahkan pernyataan Firman di luar persidangan soal kesaksian mantan politikus Partai Demokrat Mirwan Amir dinilai menggiring opini.

“Mirwan Amir tak pernah bilang tokoh besar, orang besar, dan intervensi. Tak ada itu di persidangan. Tetapi kemudian Firman Wijaya di media bilang ada tokoh besar, orang besar, dan mengaitkannya dengan pemenang Pemilu 2009. Kami menilai itu arahnya ke Pak SBY. Ini yang kita nilai pencemaran nama baik dan fitnah,” ujarnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...