Kamis, 22 Februari 2018 | 21.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PAN: Prestasi KPK Tidak Bisa Diukur dari Banyaknya OTT

PAN: Prestasi KPK Tidak Bisa Diukur dari Banyaknya OTT

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 Februari 2018 - 12:25 WIB

IMG-30098

Sekretais Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno. FOTO: KiniNews/Fadilah.

Jakarta, kini.co.id – Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan tidak pernah ada kompromi dalam melakukan penindakan.

“Tapi prestasi KPK tidak bisa diukur dari berapa jumlah OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan, penahanan dan berapa tersangka yang sudah ditetapkan” kata Eddy seperti ditulis, Rabu, (7/2/2018).

Menurutnya prestasi KPK sesungguhnya dilihat dari tingkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pelaksaan Tugas dan Kewenangan KPK yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Semakin sepi tahanan KPK dan pengadilan justru prestasi KPK ada di situ,” katanya.

IPK adalah peringkat negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik yang diterbitkan Transparansi International (TI) sejak 1995 silam.

Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), nilai IPK Indonesia tahun 2016 sebesar 37 dari nilai 100. Dengan IPK sebesar itu Indonesia menempati ranking 90 dunia. Posisi Indonesia masih di bawah Singapura dengan skor IPK 84 dan Malaysia dengan skor IPK 49.

Lantas bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Menurut Eddy, hal tersebut bisa terlaksana jika KPK fokus pada sektor pencegahan daripada penindakan. Mengingat anggaran KPK untuk sektor pencegahan juga akan ditingkatkan.

“Dengan begitu, saya kira OTT dan lain-lain yang bentuknya penindakan bisa dikurangi,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...