Kamis, 22 Februari 2018 | 21.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR: Banyak Persoalan Publik di Daerah Pedalaman dan Perbatasan

DPR: Banyak Persoalan Publik di Daerah Pedalaman dan Perbatasan

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 7 Februari 2018 - 12:43 WIB

IMG-30099

Ilustrasi pedalaman

Jakarta, kini.co.id – Banyaknya persoalan pelayanan publik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Kalimantan sendiri.

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai peningkatan pelayanan publik sangat membutuhkan peran dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Persoalan pelayanan publik di beberapa daerah pedalaman dan perbatasan di Kaltim-Kaltara karena terkendala akibat minimnya jumlah ASN. Hal tersebut juga disampaikan Hetifah melalui siaran persnya, Rabu (7/2).

“Potret pelayanan publik di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang tampaknya masih sangat ketinggalan. Kebetulan Dapil kami ada wilayah-wilayah seperti Mahakam Ulu dan Nunukan. Dan masalah pelayanan publik ini erat kaitannya dengan ASN-nya. Saya mohon Pak Menteri terus mendorong agar memberi perhatian karena ini provinsi baru Kaltara,” ujarnya, Rabu.

Selain itu, politisi Golkar itu juga menyoroti soal kelembagaan di Kaltim-Kaltara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, saat ini BPN Kaltara masih menyatu dengan Kaltim. Untuk membentuk Kanwil BPN Kaltara, lanjut Hetifah, sangat membutuhkan jumlah ASN yang memadai.

“BPN untuk Kaltara saat ini masih menyatu dengan Kaltim. Padahal kita punya target sertifikasi tanah yang banyak. Kalau diminta ke ASN daerah untuk membentuk BPN di Kaltara, masih kekurangan ASN,” ujar Hetifah.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan soal perlunya pemerintah pusat memperhatikan tenaga honorer di Dapilnya. Menurutnya, tenaga honorer yang sudah mengabdi lama di daerah harus diberikan kekhususan jika mengikuti seleksi sebagai pengawai negeri sipil.

“Kami di daerah Kaltara inginya ada afirmasi. Nanti kalau ada pengangkatan agar diprioritaskan mereka-meraka yang sudah mengabdi lama di daerah setempat,” minta Hetifah.

Menanggapi Hetifah, Menteri PANRB, Asman Abnur mengatakan bahwa pemerintah sebetulnya sudah memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah perbatasan seperti Kaltara. Menurutnya pengajuan yang diusulkan Pemprov Kaltara sangat detail dan sesuai dengan kebutuhan.

“Belum ada Provinsi selain Kaltara yang kita beri formasi untuk penerimaan PNS 2017. Gubernurnya pro aktif. Pengajuan ke KemenPANRB secara rasional juga dapat kita terima. Pengajuannya betul-betul detail. Pegawai apa yang dibutuhkan. Ini sinkron dan sesuai dengan beban kerjanya,” kata Asman Abnur.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sudah menambah pegawai di Kaltara sebanyak 500 orang pada 2017. Ia menyampaikan terkait pembentukan BPN Kaltara akan dikomunikasikan dengan Kementerian ATR/BPN.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...