Kamis, 22 Februari 2018 | 21.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Sistem Etik di MK Dinilai Lemah dan Tidak Bekerja

Sistem Etik di MK Dinilai Lemah dan Tidak Bekerja

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 Februari 2018 - 15:11 WIB

IMG-30109

Peneliti Hukum dari Transparency International Indonesia, Reza Syawawi . (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Peneliti Hukum dari Transparency International Indonesia, Reza Syawawi mengatakan bahwa sistem etik di Mahkamah Konstitusi (MK) lemah dan tidak bekerja dengan baik.

“Sistem etik di MK itu lemah dan bisa dibilang tidak bekerja,” tuturnya dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu, (7/2/2018).

Menurut Reza hal tersebut terlihat dari penanganan pelanggaran etik yang dilakukan oleh dewan etik terhadap Ketua MK, Arief Hidayat dan Staff MK, Abdul Ghoffar Husnan.

Yang mana, Abdul Ghoffar Husnan langsung diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Staff di MK.

Pemberhentian sementara itu dilakukan karena Ghoffar berencana melaporkan Ketua MK ke Dewan Etik.

Sekjen MK kemudian meminta Ghoffar untuk membatalkan rencana melaporkan Arief ke Dewan Etik. Alasannya, pelaporan tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kinerja MK.

Namun Ghoffar justru langsung membuat laporan kepada Dewan Etik tak lama setelah pertemuan dengan Sekjen MK.

Sedangkan Arief diketahui telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Pada 2016, Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK.

Pemberian sanksi dilakukan lantaran Arief dianggap melanggar etika dengan membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk “membina” seorang kerabatnya.

Untuk kali kedua, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan.

Arief dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR, Rabu (6/12/2017) lalu.

Atas putusan tersebut, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.

Dalam pemeriksaan oleh Dewan Etik, Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Padahal, sambung Reza, tak menutup kemungkinan dalam pertemuan tersebut terjadi barter putusan kasus antara Arief dengan Ketua Parpol dan Ketua Fraksi di DPR tersebut.

“Misalnya soal angket, atau juga terkait putusan-putusan yang lain terkait dengan DPR atau juga soal putusan sengketa Pilkada. Nah inikan berpotensi terjadi barter,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...