Kamis, 22 Februari 2018 | 21.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Alasan KPK Tak Pernah Panggil Puan Maharani di Kasus e-KTP

Alasan KPK Tak Pernah Panggil Puan Maharani di Kasus e-KTP

Reporter : Fadilah | Rabu, 7 Februari 2018 - 20:34 WIB

IMG-30125

Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa pemanggilan terhadap sejumlah saksi bukan hanya karena jabatannya.

Hal tersebut merespon soal Puan Maharani yang tidak pernah dipanggil oleh penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum KPK di proses penanganan perkara e-KTP.

“Pemanggilan saksi-saksi itu bukan hanya karena jabatannya ada atau tidaknya dari perkara yang ditangani,” tutur Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (7/2).

Menurut Febri, pemanggilan terhadap saksi itu didasari pada sebuah kebutuhan. Misalnya apakah saksi itu mengetahui atau tidak tindak pidana tersebut.

“Kita akan lihat apakah saksi itu dibutuhkan dalam sebuah perkara atau tidak,” jelas Febri.

Sebelumnya, tiga partai besar disebut menerima aliran dana dalam dakwaan kasus e-KTP. Tiga partai tersebut yakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI-P.

Rinciannya, ke Partai Demokrat Rp 150 miliar, Partai Golkar Rp150 miliar, PDI Perjuangan Rp80 miliar dan partai lainnya Rp80 milar.

Uang tersebut diberikan oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang juga tangan kanan Setya Novanto.

Adapun untuk membuktikan hal tersebut, KPK sudah memanggil Jafar Hafsah dan Anas Urbaningrum yang saat itu merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat.

Sedangkan untuk Partai Golkar, KPK bahkan telah menetapkan Setya Novanto yang saat itu merupakan Ketua Fraksi di Partai berlambang pohon beringin itu.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...