Senin, 26 Februari 2018 | 08.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>166 KK warga Kapuk Poglar kembali terancam tergusur

166 KK warga Kapuk Poglar kembali terancam tergusur

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 8 Februari 2018 - 01:09 WIB

IMG-30131

Warga Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana penggusuran, Rabu (7/2). FOTO: KiniNews/Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Untuk yang kelima kalinya warga Kapuk Poglar RT 07/RW 04, Cengkareng, Jakarta Barat kembali terancam digusur.

Berdasarkan keterangan warga setempat, Kamis (8/2), mereka akan digusur oleh Polda Metro Jaya yang mengklaim telah memiliki sertifikat hak pakai diatas tanah seluas 15.900 meter persegi itu.

Rencana penggusuran tersebut sesungguhnya telah terjadi berulang kali sejak tahun 1995, 1997, dan 2002.

Ketua RT Kapuk Poglar, Encu Sunari mengatakan Polda Metro Jaya berencana untuk membangun Asrama Polri (dua tower) dengan alas hukum Sertifikat Hak Pakai di atas tanah yang ditempati oleh 166 Kepala Keluarga (KK) dengan 641 jiwa.

“Melalui surat peringatan dan spanduk, warga diminta untuk segera mengosongkan pemukimannya karena pada 8 Februari 2018 akan dilakukan eksekusi pengosongan,” kata Encu.

Encu menceritakan dalam sejarahnya, warga Kapuk Poglar telah menempati kawasan tersebut sejak tahun 1970.

Warga membangun kawasan yang semula adalah rawa-rawa secara swadaya. Selain itu, secara reguler warga pun selalu membayar PBB, mendapatkan KTP, dan Kartu Keluarga dari pemerintah setempat.

Warga juga kata Encu, menempati tempat tersebut atas izin pemilik tanah atas nama Emah Sarijah dan Epen yang secara sah memiliki Girik.

Namun demikian Polda Metro Jaya tetap bersikukuh untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga.

Rahmat, Ketua Aliansi Gerakan Agraria (AGRA) menilai Polda Metro Jaya juga mengangkangi hukum yang berlaku.

Hal ini kata dia merujuk ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sesungguhnya keberadaan warga yang berpuluh tahun menempati lahan tersebut dengan itikad baik sangat dilindungi dan seharusnya diutamakan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut.

Meskipun Polda Metro Jaya mengklaim tanah atas dasar Sertifikat Hak Pakai yang terbit pada tahun 1994, namun secara de facto Polda tidak pernah menggunakan lahan tersebut.

“Jika demikian, sekalipun Polda Metro Jaya memiliki klaim atas tanah tersebut seharusnya dapat dibatalkan lantaran pihaknya telah menelantarkan tanah tersebut sesuai ketentuan Pasal 27  UUPA,” ucapnya.

Kata dia, Polda Metro Jaya sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi secara langsung tanah yang diduduki warga.

“Berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, kewenangan eksekusi hanya dimiliki oleh Pengadilan. Apabila eksekusi secara langsung dilakukan oleh Polda Metro Jaya, hal tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri dan bentuk pelanggaran hukum,” tambahnya.

Selain itu, hak rakyat atas hidup dan tempat tinggal yang layak merupakan hak yang tidak bisa ditawar atau diabaikan. Hak tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dijamin bahwa

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan rencana tersebut.

Menurutnya, Polri telah lama memiliki hak atas penggunaan lahan di Jakarta Barat itu.

“Kalau tanah kita ditempati orang lain bagaimana, makanya kita udah dikasih somasi, pasang spanduk, dikasih batas waktu,” ujar Argo saat dihubungi, Rabu (7/2).

Argo bilang warga di Kapuk Poglar sudah tahu status lahan yang mereka tempati. Polisi juga disebutnya telah memenuhi prosedur penertiban dengan menerbitkan surat peringatan somasi sebanyak tiga kali hingga saat ini.

Argo juga membenarkan bahwa lahan di sana rencananya akan dibangun untuk Asrama polisi. Ia mengklaim, rencana pembangunan asrama di sana sudah lama dimiliki Polri.

Namun Argo tak merinci sejak kapan rencana pembangunan itu dimiliki institusinya.

“Kalau sertifikat itu hak bukan? Hak pakai, ya hak guna bangunan, itu hak bukan? Itu sertifikat atas nama Polri,” ujarnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...