Kamis, 22 Februari 2018 | 21.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PPP dan NasDem tak setuju hasil RUU MD3

PPP dan NasDem tak setuju hasil RUU MD3

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 8 Februari 2018 - 11:13 WIB

IMG-30135

Anggota Fraksi PPP Arsul Sani. FOTO: Antara/Reno Esnir.

Jakarta, kini.co.id – Dua dari 10 fraksi di DPR tak setuju dengan kesepakatan RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), terkait penambahan kursi pimpinan. Keputusan tersebut dianggap berpotensi mengundang masalah. 

Anggota Fraksi PPP Arsul Sani menyatakan potensi masalah itu terdapat pada mekanisme pemilihan pimpinan MPR dalam pasal 427a huruf c.

Ia tak setuju jika kursi Ketua MPR diberikan kepada partai pemenang pemilu lantaran MPR terdiri dari perwakilan DPR dan DPD. Arsul menganggap pasal ini bakal melanggar konstitusi.

“Ada satu materi yang jika ini diteruskan menjadi UU akan menjadi problem kontitusionalitas yang berat. Materi yang dibuat 427 a ayat c dari RUU ini,”  kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (8/2).

Fraksi PPP juga mempersoalkan frasa ‘diberikan’ dalam pasal mengenai pemilihan pimpinan MPR. Frasa dalam pasal terebut dinilai bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 yang menyatakan frasa ‘ditetapkan’ dalam UU MD3 tahun 2009 harus dimaknai dengan frasa ‘dipilih’.

Senada Fraksi Partai NasDem juga menyampaikan pandangan yang sama agar RUU tak dibawa dalam paripurna.

Bahkan NasDem  menolak seluruh komposisi penambahan pimpinan DPR, MPR dan DPD. 

Anggota Fraksi Partai NasDem Hamdani mengungkapkan, penambahan pimpinan terebut tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dewan. Karenanya RUU MD3 dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dan dapat berlaku untuk hasil pemilu 2019.

“Fraksi NasDem berpendapat revisi ke-2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 masih perlu pendalaman,” ucapnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...