Kamis, 22 Februari 2018 | 21.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tak Punya Modal, Mukarabi Sejahtera Ikut Tender e-KTP

Tak Punya Modal, Mukarabi Sejahtera Ikut Tender e-KTP

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 Februari 2018 - 18:52 WIB

IMG-30164

Terdakwa dugaan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto (kiri) menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. FOTO: Antara/Rivan Awal Lingga.

Jakarta, kini.co.id – PT Mukarabi Sejahtera, salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang tender pelaksanaan e-KTP, rupanya tidak memiliki modal terutama aset-aset dan juga mesin percetakan.

Hal tersebut terungkap saat mantan Direktur Utama PT Muarakabi Sejahtera, Deniarto Suhartono bersaksi dalam sidang lanjutan perkara e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, Kamis, (8/2).

“Aset-aset tidak ada, (mesin percetakan) tidak ada,” katanya.

Pernyataan Deniarto pun membuat Jaksa KPK tercengang. Sebab perusahaan yang sempat ikut tender proyek pengadaan e-KTP itu bergerak di bidang percetakan. 

“PT Murakabi ini di bidang percetakan?” tanya Jaksa.

“Iya,” jawab Deniarto.

“Tapi tidak punya mesin cetak. Bagaimana cara PT Murakabi melakukan percetakan bila mendapat sebuah proyek?” tanya Jaksa.

“Disubkontraktorkan,” jawab Deniarto.

“Inilah yang merusak, istilahnya hanya pinjam bendera,” kata Jaksa.

Diketahui KPK saat ini tengah berupaya membuktikan dakwaannya soal PT Murakabi sejahtera adalah perusahaan yang sengaja diada-adakan agar lelang e-KTP tetap bisa berjalan.

Belakangan diketahui bahwa PT Murakabi Sejahtera sahamnya sebagian besar dikuasai oleh PT Mondialindo Graha Perdana. Yang mana sebagian besar saham PT Mondialindo dikuasai oleh keluarga Setya Novanto, yakni Irvanto Hendra Pambudi Cahya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...