Kamis, 22 Februari 2018 | 21.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sederhanakan tata niaga, pemerintah terapkan ‘post border’

Sederhanakan tata niaga, pemerintah terapkan ‘post border’

Reporter : Sindi Violinda | Kamis, 8 Februari 2018 - 19:13 WIB

IMG-30165

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara (kanan). FOTO: KiniNews/Biro Humas Kemenperin.

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah berupaya meningkatkan kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik nasional yang mampu mendorong daya saing industri manufaktur dalam negeri. 

Melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XV pada tahun 2017 dengan tema “Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional”.

“Salah satu implementasi dari paket kebijakan tersebut adalah upayauntuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) dari border ke post border,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/2).

Menurut Ngakan, kebijakan pemeriksaan barang di luar kawasan kepabeanan atau post bordermulai efektif diterapkan pada 1 Februari 2018 melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

 “Dari total 10.826 Kode Harmonized System(HS)atau uraian barang yang ada saat ini, sebanyak 5.229 Kode HS atau 48,3persen adalah lartas impor,” ungkapnya.

Sebagai perbandingan, rata-rata negara ASEAN menetapkan lartas di border berkisar sekitar 17 persen Kode HS. 

“Untuk itu, pemerintah menetapkan pengurangan lartas di border dengan target sebesar 2.256 Kode HS atau 20,8 persen yang tersisa,” lanjutnya.

Ngakan menjelaskan, pada prinsipnya pengawasan post border tersebut dilakukan untuk mempercepat arus pengeluaran barang dari pelabuhan. Adapun pengawasan post borderberlaku dengan ketentuan, antara lain untuk bahan baku, yang dilakukan sistem post audit terhadap industri pemakainya.

“Untuk barang konsumsi, dilakukan dengan sistem risk management atau persyaratan pra-edar seperti label makanan luar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” tuturnya.

Sementara itu, dalam rangka pergeseran lartas ke post border, pemerintah juga melakukan perubahan regulasi dari tujuh Kementerian dan Lembaga, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan BPOM.

Terkait dengan Kemenperin, pengawasan post border terhadapproduk-produk yang diberlakukan SNI secara wajib mencakup 249 kode HS, terdiri dari 17 kode HS produk industriagro, 113 produk industri kimia, tekstil dan aneka, serta 119 produk industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronik.

“Dengan diberlakukannya pengawasan post border, Kemenperin akan melakukan integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan Portal INSW untuk sinkronisasi data importasi produk yang real time sehingga akan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih efektif,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...