Kamis, 22 Februari 2018 | 21.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Dalami Pengakuan Novanto Soal Ganjar Terima Uang e-KTP

KPK Dalami Pengakuan Novanto Soal Ganjar Terima Uang e-KTP

Reporter : Fadilah | Jumat, 9 Februari 2018 - 12:00 WIB

IMG-30173

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. FOTO: Antara.

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan mendalami pengakuan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait dugaan penerimaan uang sebesar US$ 500Ribu oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.

“Tentu kita harus lihat kesesuaian bukti satu dengan yang lainnya. Barulah kami bisa mendalami fakta-fakta persidangan tersebut,” tutur Febri di Jakarta, Jumat, (9/2/2018).

Pada, Kamis, (8/2/2018) kemarin, terdakwa e-KTP Setya Novanto menyatakan bahwa Ganjar Pranowo ikut menerima uang haram e-KTP sebanyak US$ 500Ribu.

Awalnya Novanto menjelaskan latar belakang soal perkataanya kepada Ganjar Pranowo untuk tidak galak terkait proses anggaran e-KTP.

Menurut Novanto, perkataan tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Anggota Komisi II Mustoko Weni dan Ignatius Mulyo yang mengaku telah menyampaikan sana uang dari Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Komisi II dan Banggar DPR RI.

“Itu backgroundnya dari Bu Mustoko Weni dan disebut namanya pak Ganjar. Kedua ibu Miryam S Haryani (Politikus Hanura) juga mengatakan hal yang sama,” kata Novanto saat itu.

Ketiga, sambung Novanto, saat Andi Agustinus alias Andi Narogong bertandang ke rumahnya, Andi menyampaikan telah memberikan bantuan dana untuk teman-teman ke Komisi II DPR RI dan Banggar.

“Dan untuk pak Ganjar telah diberikan sekitar bulan September US$ 500 ribu, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu penasaran saya tanyakan,” tandas Novanto.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...