Kamis, 22 Februari 2018 | 21.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tolak Berikan Rekomendasi Pembebasan Bersyarat Nazaruddin

KPK Tolak Berikan Rekomendasi Pembebasan Bersyarat Nazaruddin

Reporter : Fadilah | Jumat, 9 Februari 2018 - 20:04 WIB

IMG-30193

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. (kininews/fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menolak memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial dan bebas bersyarat terhadap mantan Bendum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Penolakan ini dilakukan setelah Pimpinan KPK melakukan kajian dan diskusi internal dengan penyelidik, penyidik, dan penuntut atas surat permintaan rekomendasi yang dikirimkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pas Kemkumham) beberapa waktu lalu.

“Kita tidak akan berikan rekomendasi. Kami tidak akan rekomendasikan itu saya pikir,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/2).

Agus menegaskan KPK tidak akan memberikan rekomendasi jika diminta oleh Ditjen Pas Kemkumham terkait asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazaruddin.

“Iya. Kalau dia minta pertimbangan KPK, KPK tidak akan berikan rekomendasikan itu,” tegasnya.

Agus menjelaskan alasan pihaknya tak merekomendasikan Nazar memperoleh asimilasi dan pembebasan bersyarat. Dikatakan, terpidana dua kasus korupsi itu telah mendapat pemotongan masa hukuman atau remisi sebanyak 28 bulan sejak 2013 hingga 2017.

“Remisi sudah banyak sekali,” katanya.

Menurut Agus, pemberian, remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat harus juga mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan terpidana seperti Nazaruddin.

Meskipun, Nazar telah membantu KPK dengan menjadi Justice Collaborator dan whistleblower untuk membongkar sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK, seperti e-KTP.

“Ya harus imbang juga kesalahan harus sama,” katanya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 20:01 WIB

Polemik UU MD3 harus jadi pelajaran bagi DPR

Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imunitas anggota DPR. ...
PT Waskita akui lalai dalam pemasangan  girder non standar
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:55 WIB

PT Waskita akui lalai dalam pemasangan girder non standar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengakui adanya kelalaian dalam sejumlah proyek infrastruktur terutama pengerjaan konstruksi jalan melayang (elevated). Ketelitian pemasangan ...
Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:42 WIB

Elvy Sukaesih akan diperiksa sebagai saksi Dhawiya

Penyidik Polda Metro Jaya bakal memeriksa pedangdut Elvy Sukaesih terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiga anaknya Dhawiya Zaida, Syehan dan Ali Zaenal Abidin."Dipanggil ...
Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara  BNPB
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:31 WIB

Daftar korban longsor Brebes menurut data sementara BNPB

Tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir ...
Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 19:16 WIB

Banyak Politisi yang Numpang Tenar, Novel Diminta Hati- hati

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia setelah 10 bulan lamanya menjalani perawatan di RS ...
Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 16:04 WIB

Kembali ke Indonesia, KPK Pastikan Keamanan Novel Baswedan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan telah kembali ke tanah air setelah melakukan perawatan di sebuah Rumah Sakit ...