Senin, 26 Februari 2018 | 07.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Agun Mengaku Tidak Tau Soal Pembagian Uang untuk DPR dari e-KTP

Agun Mengaku Tidak Tau Soal Pembagian Uang untuk DPR dari e-KTP

Reporter : Fadilah | Senin, 12 Februari 2018 - 14:20 WIB

IMG-30223

Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar (kanan) bersaksi dalam sidang e-KTP. FOTO: Antara

Jakarta, kini.co.id – Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar mengaku tidak mengetahui soal pembagian uang untuk meloloskan proyek pengadaan e-KTP kepada anggota Komisi II DPR periode 2009-2014.

Agun mengaku tak pernah serius membicarakan proyek e-KTP selama masih menjadi anggota Komisi II DPR. Saat proses pembahasan e-KTP berlangsung, ia juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

Kesaksiannya Agun itu berseberangan dengan pengakuan politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

“Selama 2009-2014 di DPR, dak pernah serius membicarakan proyek e-KTP. Apalagi ketika pembahasan di Banggar saya hanya anggota,” kata Agun saat memberikan kesaksiannya di sidang perkara e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Pada sidang dengan agenda pemeriksaan terhadap Ganjar Pranowo sebagai saksi, Kamis (8/2) lalu, Gubernur Jawa Tengah itu mengaku sempat ditawari uang komisi atas pengadaan e-KTP. Tawaran uang disampaikan politikus Golkar Mustokoweni. 

“Mustokoweni menjanjikan pernah ingin memberikan langsung tapi saya tolak,” kata Ganjar. 

Ganjar mengatakan uang itu berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, seorang pengusaha yang terlibat pengadaan e-KTP. Uang diberikan ke sejumlah anggota Komisi II dengan besaran yang berbeda-beda. 

“Saya tidak tahu karena tidak terlibat dan tidak terlibat kegiatan proyek itu, bukan koordinator, kepala kelompok fraksi, pimpinan,” papar Agun.

Saat pembahasan proyek e-KTP berlangsung, Agun mengaku tak pernah dipanggil Novanto untuk secara khusus melaporkan perkembangan.

Namun, ia mengaku berinisiatif dalam melaporkan pembahasan proyek itu. 

Agun juga mengatakan bahwa Novanto sempat berpesan agar anggota Fraksi Golkar tidak “cawe-cawe” dalam mengurusi proyek e-KTP. 

“Karena buat kami kan sudah ramai waktu pembahasan di awal. Saya tangkap perintah itu, DPR jangan masuk pada area di luar pengawasan itu sendiri, sesuai peraturan,” tegasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...