Senin, 26 Februari 2018 | 07.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Rochmadi Dituntut 15 Tahun Penjara

Rochmadi Dituntut 15 Tahun Penjara

Reporter : Fadilah | Senin, 12 Februari 2018 - 19:39 WIB

IMG-30230

Pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Jakarta, kini.co.id – Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut KPK. Rochmadi dinilai terbukti bersalah dalam kasus suap, gratifikasi, dan pencucian uang.

Selain dituntut 15 tahun penjara, Rochmadi dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta.

Jika tak dibayar dalam satu bulan, maka harta benda disita dan dilelang. Dan bila hasil lelang kekayaan tak mencukupi, maka dia dikenai penjara tambahan selama satu tahun.

“Terdakwa Rochmadi Saptogiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, terbukti menerima grarifikasi, dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2).

Jaksa mempertimbangkan berbagai hal dalam menyusun surat tuntutan. Hal yang memberatkan yakni, perbuatan Rochmadi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Ia juga dinilai Rochmadi menyalahgunakan jabatannya serta menggunakan bawahan untuk melakukan korupsi. Ia juga dinilai tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.

Sementara hal yang meringankan, yakni Rochmadi berlaku sopan selama persidangan. “Terdakwa juga belum pernah dihukum,” kata jaksa.

Rochmadi diduga menerima suap dari dua pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yakni Sugito dan Jarot Budi Prabowo sebesar Rp240 juta. Uang suap supaya Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Padahal, dalam laporan tersebut, masih ada temuan pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2015 dan 2016 yang belum ditindaklanjuti oleh Kemendes.

Selanjutnya, ia dinilai menerima gratifikasi berupa uang Rp3,5 miliar pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2017. Saat itu, Rochmadi menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III.

Setelah menerima gratifikasi Rp3,5 miliar, Rochmadi disebut tidak pernah melapor ke KPK. Uang itu kemudian dibelanjakan untuk sejumlah hal seperti tanah dan mobil.

Rochmadi dinilai melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a atau Pasal 12 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus dugaan gratifikasi, Rochmadi dinilai melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dalam kasus dugaan pencucian uang ia dinilai melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...