Senin, 26 Februari 2018 | 08.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR resmi sahkan UU MD3, Nasdem dan PPP menolak

DPR resmi sahkan UU MD3, Nasdem dan PPP menolak

Senin, 12 Februari 2018 - 21:11 WIB

IMG-30234

Paripurna DPR, Senayan, Jakarta. KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – DPR menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, dalam rapat paripurna, Senin (12/2).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanyakan apakah perubahan kedua tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi Undang-Undang.

Anggota parlemen yang hadir menyatakan setuju sehingga palu kemudian diketuk untuk menandai persetujuan perubahan kedua UU MD3. Meski diwarnai dengan aksi walk out dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan poin-poin perubahan kedua UU MD3 mencakup penambahan jumlah Pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD; mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian; penguatan hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki DPR; dan penghidupan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

“Lalu penambahan kewenangan Baleg dalam penyusunan RUU, penambahan mekanisme pemanggilan WNI dan orang asing, dan penguatan hak imunitas anggota parlemen,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan perubahan kedua UU MD3 sangat penting dalam upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam sistem politik Indonesia.

Dia mengatakan penyempurnaan jumlah Pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam Pemilu sehingga merepresentasikan rakyat. 

Rapat Parpurna itu diwarnai aksi walkout oleh Fraksi PPP dan Fraksi Partai NasDem yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.

“Kami diawal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan kedua atas UU MD3. Maka kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut,” Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati.

Sementara Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menganggap substansi penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD syarat kepentingan politis.

Dia menilai penambahan kursi Pimpinan DPR, MPR dan DPD justru akan menciptakan oligarkhi dan merusak citra Parlemen di masyarakat sehingga meminta pengesahan RUU MD3 ditunda dan dibahas di tingkat Baleg. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...