Senin, 26 Februari 2018 | 08.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Pendidikan>Dubes Uni Eropa Sarankan LGBT Tak Masuk Ranah Pidana

Dubes Uni Eropa Sarankan LGBT Tak Masuk Ranah Pidana

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 13 Februari 2018 - 11:13 WIB

IMG-30241

LGBT dan pidana. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kedatangan para duta besar Uni Eropa menemui Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu ternyata mereka menyampaikan saran agar LGBT tidak dimasukkan dalam ranah pidana.

Mereka menyebut negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi sebaiknya tak mengurus hal yang bersifat privasi.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, Selasa (13/2/2018).

“Mereka (para duta besar, Red) bilang kalau Indonesia itu negara toleransi dan demokrasi, supaya jangan mengatur hal-hal privat,” ungkapnya.

Nasir bahkan menyebut para dubes ini juga mengaku tahu kalau Indonesia mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan negara barat. Tetapi tetap saja mereka minta agar hal-hal yang mereka anggap urusan pribadi tidak dimasukan dalam persoalan pidana.

Namun, menurut Nasir, meskipun hal itu ranah privat tapi akan mengganggu tatanan keluarga, masyarakat hingga negara. Dan nilai-nilai di Indonesia berbeda dengan budaya mereka sehingga tidak bisa disamakan.

Seperti diketahui, Panja Revisi UU KUHP akan memperluas pidana dalam persoalan LGBT dan Zina.

Pasal yang diperluas di antaranya pidana zina tidak hanya dikenakan pada pelaku yang sudah menikah saja. Tetapi juga dikenai kepada pelaku yang masih bujangan/gadis.

Sementara dalam hal LGBT, pidana juga dikenai pada pelaku LGBT yang sudah dewasa. Mereka akan dikenai pidana jika masuk ke unsur-unsur pidana. Seperti: melakukan perbuatan LGBT di tempat umum, mempublikasikan, melakukan dengan ancaman.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...