Senin, 26 Februari 2018 | 08.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Protes Soal Hak Imunitas DPR, Pimpinan KPK Dimarahi Masinton

Protes Soal Hak Imunitas DPR, Pimpinan KPK Dimarahi Masinton

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 13 Februari 2018 - 12:59 WIB

IMG-30247

Wakil Ketua Pansus angket KPK, Masinton Pasaribu. (KiniNews/Bayu Putra).

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi III DPR F-PDIP Masinton Pasaribu mengomeli Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait pernyataan soal UU MD3 di media beberapa waktu lalu.

Menurut Masinton, Syarif kurang paham dan tidak membaca utuh isi UU MD3 yang disoal.

Untuk diketahui, Syarif mengomentari Pasal 245 UU MD3 tentang pemanggilan anggota DPR terjerat hukum yang mesti lewat izin presiden setelah mendapat pertimbangan dari MK.

Syarif menyebut pasal itu inkonstitusional, mengacu prinsip equality before the law.

“Kami tidak dilindungi kalau tindak pidana korupsi. Presiden tak dilindungi kalau pidana. Kalau (pernyataan saya) tak diterima, saya rela keluar ruangan yang mulia ini, bukan keluar ruangan, KPK juga rela,” kata Syarif di kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Mendengar jawaban Syarif, Masinton menyela. Masinton tak mengompori atau bahkan menyuruh Syarif keluar ruangan. Dia lebih memilih menasihati Syarif.

“Beliau ini belum baca udah komentar. (Pasal 245 UU MD3) Kalau tindak pidana korupsi, jelas tipidsus, maka nggak ada itu izin ini. Jadi bukan imunitas, baca dulu, lucu, Pak,” timpal Masinton.

Masinton lanjut mengomeli Syarif. Dia meminta Syarif membaca secara utuh isi pasal tersebut. Syarif tampak diam saja pada awalnya.

“Apa apa dikomentari, disiplin, Pak. Kita minta pimpinan KPK, bukan hanya Laode,” ucap Masinton.

Tiba-tiba, terdengar lirih suara Syarif dari mikrofon mejanya. Dia menyela Masinton, namun sangat pelan.

“Saya baca, Pak,” ucap Syarif lirih.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...