Senin, 26 Februari 2018 | 08.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ketua DPR Sebut Revisi UU MD3 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Ketua DPR Sebut Revisi UU MD3 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 13 Februari 2018 - 16:18 WIB

IMG-30249

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut bahwa pengesahan UU MD3 di DPR sudah melalui melanisme dan tata tertib yanh berlaku, sebelum disahkan di Rapat Paripurna, DPR juga sudah melakukan pembahasan dengan pemerintah.

“Jika ada pihak-pihak yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan Konstitusi,” kata Bambang di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut Bambang, Pasal 245 terkait pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan putusan MK sebab hanya penambahan frasa ‘mempertimbangkan’, bukan mengizinkan.

“Menjelaskan Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, hal tersebut adalah wajar mengingat di beberapa negara ada pasal sejenis yakni untuk menjaga kewibawaan Lembaga Negara seperti di peradilan (contempt of court) dan di DPR RI (contempt of parliament),” kata dia.

Terkait dengan pemanggilan paksa, Bambang menegaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknik perundang-undangan. Jika dalam ketentuan pasal yang terkait ada kata-kata ‘wajib’, maka konsekuensinya adalah harus ada sanksi agar pasal tersebut dipatuhi.

“Mengenai kata penyanderaan tersebut, sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemenuhan pemanggilan,” papar Bambang.

Bambang memastikan, setiap profesi harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anggota Dewan.

Perlindungan ini juga telah dimiliki oleh wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999, dimana dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipanggil oleh polisi, tetapi dapat dipanggil oleh Dewan Pers.

“Hak imunitas juga telah dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003,” tutup Bambang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...