Senin, 26 Februari 2018 | 08.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPK usulkan saksi pemilu dibiayai negara

KPK usulkan saksi pemilu dibiayai negara

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 13 Februari 2018 - 16:32 WIB

IMG-30250

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar saksi dalam pemilihan umum (pemilu) dibiayai dari negara masih belum disepakati lembaga DPR.

Ketua KPK Agus Rahardjo yang  mengusulkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (13/2) diminta mayoritas politisi senayan agar lebih mengoptimalkan kinerja lembaga antikorupsidalam pencegahan korupsi.

“Apa tidak mungkin sebetulnya saksi itu dibiayai negara, tapi dipilih yang kredibel, jadi tidak semua setiap partai memilih saksinya sendiri. Itu kan hemat biaya pembiayaan (biaya parpol saat pemilu),” kata Agus.

Agus mengatakan pembiayaan pemilu yang besar oleh partai politik selama ini menjadi salah satu pemicu korupsi. Lagi pula, dia melanjutkan, saksi-saksi pemilu di banyak negara dibiayai oleh negara, bukan partai politik. 

“Kita ikuti saja praktik yang ada di dunia, kita tiru saja. Asalkan saat partai dibiayai negara ya auditnya harus berjalan dengan baik,” kata Agus.

Agus juga mendorong agar dana partai politik lebih ditingkatkan lagi. “Kajian kami menunjukan seperti itu. Karena kami sudah bandingkan dengan banyak negara,” kata Agus. 

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan penambahan dana partai politik yang diusulkan oleh lembaganya adalah sebesar Rp10 ribu per suara atau 10 kali lipat dari yang ada saat ini. 

“Tetapi ada syaratnya juga. Sebelum 10 ribu itu, diberi syarat juga, sistem manajemen keuangannya harus bagus, transparan dan akuntabel. Sistem pengkaderan juga harusnya diperbaiki,” kata Laode di DPR.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring membenarkan bahwa partai politik membutuhkan dana yang besar untuk membiayai proses pemilu di Indonesia.

“Memang biayanya besar. Kalau memang bisa ditambah dananya itu akan baik,” kata Tifatul.

Namun, kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi III dan KPK pada hari ini, belum menyepakati usulan KPK tentang penyiapan dan pembiayaan saksi dalam pemilu maupun peningkatan dana parpol. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...